Dukcapil dan BPS Bersinergi Wujudkan Data Kependudukan Tunggal

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menegaskan pentingnya sinergi antara (BPS) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam upaya membangun data kependudukan yang akurat, terstandar, dan terintegrasi.

Ateng menyatakan, sinergi ini menjadi kunci perwujudan kerangka Satu Data Indonesia, serta mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Menurutnya, kolaborasi BPS dan Dukcapil telah dimulai sejak Sensus Penduduk 2020 melalui combine method, yakni metode yang menggabungkan data kependudukan dari Dukcapil dengan hasil verifikasi lapangan secara langsung (door to door).

"Harusnya, hukumnya, harus sinergi, harus memadankan dengan data kependudukan," kata Ateng dalam acara Satu Data Untuk Semua: Summit Data Kependudukan Semester I 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (28/8).

BPS kemudian melanjutkan langkah strategis dengan membangun Statistik Hayati dan mengelola Data Tunggal Sistem Evaluasi Nasional (DTSEN), sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Ateng menjelaskan, DTSEN menjadi basis data tunggal yang harus dipadankan dengan data Dukcapil, kemudian diperkaya dengan berbagai variabel tambahan agar bermanfaat bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Salah satu bentuk pemanfaatan nyata adalah kerja sama BPS dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam pemeringkatan data penerima bantuan sosial. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat menyalurkan bantuan lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan potensi tumpang tindih penerima manfaat.

Selain itu, BPS juga menyatakan tekah menggandeng PLN, pemerintah daerah, dan berbagai instansi lainnya untuk memperkaya variabel data sesuai kebutuhan lintas sektor.

Ateng menekankan, kunci kualitas data terletak pada pemutakhiran berkelanjutan. Pembaruan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pengecekan langsung ke lapangan dan kerja sama lintas kementerian atau lembaga. Standarisasi konsep dan definisi, seperti penyesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), menjadi prioritas agar data selalu konsisten dan terverifikasi.

"Data yang baik adalah data yang dimutakhirkan terus-menerus," ujarnya.

Komunikasi intensif BPS dengan Dukcapil juga dilakukan setiap 3 bulan, terutama untuk memastikan pemadanan dan pembaruan data DTSEN. Menurut Ateng, proses pemadanan ini bukan sekadar teknis, tetapi juga memerlukan komitmen untuk menjaga keseragaman periode data.

"Kadang data berbeda analisisnya ketika periodenya berbeda. Maka, kami menjaga agar data tetap tunggal dan terkini," kata Ateng.

Dengan data kependudukan yang tunggal, terstandar, dan kaya variabel, pemerintah memiliki fondasi kuat untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti. Ateng optimistis, beragam kebijakan seperti bantuan sosial, perencanaan pembangunan daerah, hingga evaluasi program nasional akan dapat lebih tepat sasaran jika didukung oleh data yang terintegrasi.

"Atas kerja sama dengan Dukcapil, mudah-mudahan data yang semakin dikayakan dengan variabel dapat digunakan sebagai stimulan terhadap berbagai kebijakan pemerintah," tutup Ateng.