Bertambah lagi fraksi di DPR RI yang setuju evaluasi total tunjangan anggota dewan, termasuk tunjangan perumahan yang menimbulkan polemik.
Setelah Fraksi PDIP, Gerindra, PAN, Golkar, dan NasDem, Fraksi PKB menyatakan setuju peninjauan ulang tunjangan untuk anggota DPR RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah fraksi ramai-ramai setuju evaluasi hingga penghentian tunjangan anggota dewan setelah demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan sejumlah kita di Indonesia.
Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid menegaskan akan menyetujui evaluasi tunjangan anggota DPR RI.
"Kami setuju evaluasi tunjangan dengan tetap meningkatkan kinerja anggota," kata Jazilul dikutip dari Detik.com, Sabtu (30/8).
Lihat Juga : |
Jazilul kemudian menjamin akan terus mengevaluasi kinerja anggota DPR dari Fraksi PKB. Ia memastikan anggota DPR dari fraksinya yang tidak bekerja maksimal akan diingatkan dan ditindak tegas.
"Kami juga evaluasi kinerja anggota fraksi kami, bila kerjanya tidak maksimal kami ingatkan dan ditindak," ucap dia.
Sebelum PKB, Fraksi Partai NasDem dan Golkar menyatakan setuju untuk segera melakukan evaluasi terhadap tunjangan anggota DPR RI.
Lihat Juga : |
Salah satu yang menjadi polemik hingga memicu unjuk rasa besar-besaran adalah tunjangan perumahan untuk masing-masing anggota dewan sebesar Rp50 juta per bulan.
Baca selengkapnya di sini.
(bac)