Respons Mendagri soal Tuntutan 17+8 dari Rakyat untuk Prabowo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons daftar 17+8 tuntutan rakyat yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, DPR RI, partai politik, Polri, TNI, hingga kementerian sektor ekonomi.

Tito mengatakan pemerintah akan memetakan terlebih dahulu mana tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah dan mana yang harus ditindaklanjuti lembaga lain.

"Mengenai masalah tuntutan-tuntutan yang nanti kita akan tentu dari pemerintah akan mana yang menjadi tuntutan kepada pemerintah, kepada mana yang menjadi tuntutan kepada DPR tentu akan dibaca, mana yang bisa diakomodir," ujarnya dalam konferensi pers di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9).

"Semua akan dikomunikasikan internal pemerintah dulu, kita lihat seperti apa tuntutan yang bisa diakomodir sesuai aturan-aturan yang ada dan mana yang menjadi kewenangan dari instansi lain misalnya DPR," imbuhnya lebih lanjut.

Dalam rapat koordinasi pemerintah daerah, Tito memaparkan peta isu yang berkembang di masyarakat.

Dari hasil monitoring, terdapat 17 tuntutan yang harus dijawab dalam waktu sepekan dengan tenggat 5 September 2025. Sementara itu, delapan tuntutan tambahan diberikan jangka waktu lebih panjang, yakni hingga 31 Agustus 2026.

Tuntutan jangka pendek meliputi penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen atas kematian Affan Kurniawan dan korban demonstrasi lain, pembekuan kenaikan gaji serta tunjangan DPR, penghentian tindakan represif aparat, hingga jaminan upah layak bagi buruh.

Sedangkan tuntutan jangka panjang mencakup reformasi DPR dan partai politik, penguatan lembaga pengawas independen, hingga evaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Gelombang aksi unjuk rasa meluas di Jakarta dan berbagai daerah sejak 25 Agustus 2025. Aksi pertama dipimpin pelajar dan mahasiswa di depan kompleks parlemen, namun berujung ricuh setelah aparat membubarkan massa.

Protes berlanjut pada 28-31 Agustus di tiga titik utama Jakarta, yakni DPR, Polda Metro Jaya, dan Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat. Situasi memanas setelah Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob saat aksi Kamis (28/8).

Gelombang demonstrasi kemudian menyebar ke sejumlah kota besar, termasuk Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Medan.

Koalisi masyarakat sipil lalu merilis daftar 17+8 tuntutan rakyat yang disebut sebagai agenda transparansi, reformasi, dan empati. Desakan ini ditujukan kepada pemerintah, DPR, partai politik, TNI, Polri, serta kementerian terkait sebagai bentuk akuntabilitas pasca rentetan aksi unjuk rasa.