Pemprov Jawa Barat menggelar forum terbuka dengan mengundang ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi hingga Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan, Pangdam III/Siliwangi Mayjen Kosasih, dan DPRD Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (3/9) siang.
Dalam dialog yang digelar di halaman gedung sate itu itu, salah satu perwakilan mahasiswa Unisba memprotes soal dugaan aksi represif yang terjadi, termasuk di ke dalam kampus Unpas dan Unisba di Jalan Tamansari, Bandung, Senin (1/9) malam.
Muhammad, mahasiswa Unisba, saat mendapatkan giliran bicara, dengan suara lantang mengkritik tindakan represif aparat pada Senin malam tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kericuhan itu, aparat terlibat gesekan dengan massa menembakkan gas air mata yang masuk ke wilayah kampus Unisba dan Unpas. Hal tersebut mengakibatkan kepanikan dan korban sesak nafas.
"Menyoroti kejadian dan dinamika yang terjadi kemarin. Di mana aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke area kampus hingga membuat mahasiswa di Unisba dan Unpas terdampak. Undang-undang menjelaskan bagaimana bapak-bapak kepolisian harusnya bertindak," ujar Muhammad di hadapan Kapolda Jabar, Pangdam Siliwangi, hingga Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Mengutip dari detikJabar, sejumlah mahasiswa lain pun memberikan tepuk tangan sebagai bentuk solidaritas.
Mereka menganggap keberanian Muhammad penting untuk mewakili suara mahasiswa yang merasa dirugikan akibat aksi represif aparat, termasuk saat penanganan unjuk rasa beberapa waktu terakhir.
"Tapi kenapa di Unisba kemarin langsung menembakkan gas air mata ke kampus, tidak hanya Unisba, tapi juga Unpas," tegas Muhammad.
Menurut Muhammad, kampus adalah tempat yang mestinya steril dari intervensi pihak manapun, apalagi dari tindakan represif aparat. Dia pun mengajak mahasiswa untuk tidak diam dan terus menyuarakan aspirasi.
"Bahwa kampus adalah tempat eksplorasi ilmu yang harus dilindungi. Kawan-kawan jangan diam kampus diserang oleh oknum-oknum. Aparat penegak hukum baik kepolisian atau TNI semua dilindungi, begitupun masyarakat yang memiliki hak asasi manusia," tuturnya.
Merespons hal tersebut, Kapolda Jabar Irjen Rudi menyatakan terbuka terhadap kritik dan menegaskan bahwa semua masukan dari mahasiswa akan dijadikan bahan evaluasi.
"Seperti kita dengar bersama, saya berterima kasih atas masukan dari adik-adik mahasiswa. Saya tidak anti kritik ya, begitu semua saya anggap sebagai suatu yang konstruktif, membangun, dan insya Allah akan kami tindak lanjuti," ujar Rudi usai acara.
Sementara itu, Dedi Mulyadi menjelaskan forum dialog ini sengaja digelar untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat, kritik hingga aspirasi langsung di depan pemangku kebijakan.
"Kami memfasilitasi, mendengarkan, kemudian insyaAllah seluruh apa yang menjadi gagasan konstruktif akan kita laksanakan," kata dia.
![]() |
Dalam forum tersebut, Dedi mengaku akan atang langsung melihat kondisi mahasiswa yang saat ini masih ditahan di Polda Jabar seusai terjadinya kericuhan di kawasan kampus Unpas-Unisba awal pekan ini.
"Kita mau ke Polda, anak-anak yang masih ditahan agar segera dibebaskan, bukan hanya yang di Polda, di seluruh Polres dan Polres Metro di Jawa Barat saya minta mahasiswa yang mengalami penahanan untuk segera dibebaskan," tegasnya.
"Kalau yang pidana silakan aja teruskan dengan undang-undang pidana. Siapapun yang memenuhi syarat unsur pidana ya dipersilahkan, tetapi yang tidak memenuhi unsur nggak boleh dipaksakan," sambungnya.
Dedi mengatakan yang hadir dalam forum di Gedung Sate itu--berdasarkan data yang diterima-- sekitar 1.048 dari 143 perguruan tinggi di seluruh Jabar.
Ratusan mahasiswa yang berasal dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang merupakan organisasi kemahasiswaan intrakampus hadir dan menyampaikan aspirasinya.
Sebagian besar aspirasi itu disampaikan mengenai dorongan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset bagi koruptor, reformasi Polri, insiden gas air mata di sekitar Kampus Unpas dan Unisba, hingga tuntutan transparansi tunjangan anggota legislatif seperti DPR dan DPRD.
Massa juga menyampaikan kritik konten media sosial pimpinan daerah yang lebih banyak unsur populisme.
Sehari sebelumnya, Selasa (2/9), dia juga menggelar audiensi dengan para rektor universitas dari seluruh wilayah Jawa Barat di Gedung Sate, guna menyerap aspirasi dan menyikapi gelombang demonstrasi beberapa waktu terakhir.
Baca berita lengkapnya di sini.