Perbaikan Gedung Grahadi yang Terbakar Imbas Demo Butuh Rp9 Miliar

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkirakan biaya perbaikan Gedung Negara Grahadi sisi barat yang terbakar saat aksi demonstrasi berujung ricuh, Sabtu (30/8) lalu, membutuhkan anggaran Rp9 miliar lebih.

"Kalau yang Grahadi dan sekitarnya kemarin itu [biaya perbaikan dihitung] oleh BPBD itu ada sekitar, kalau ini kan bangunan ini sekitar Rp9 miliar " kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur, Sigit Panuntun, Rabu (10/9).

Sigit mengatakan, anggaran perbaikan Grahadi sisi barat ini telah diusulkan ke pemerintah pusat. Pasalnya status bangunan ini merupakan heritage atau cagar budaya.

"Ya pemerintah pusat itu membuka ruang untuk kemudian membangun kembali, gedung yang ini kan heritage ya. Jadi pemerintah pusat turun tangan terhadap kerusakannya," ucapnya.

Sementara perbaikan lain di area Grahadi, seperti pada pagar dan fasilitas-fasilitas penunjang yang juga rusak dan terbakar, anggarannya akan bersumber pada APBD Jawa Timur.

"Kalau yang saat darurat ini ya seperti membereskan pagar-pagar itu dirapikan kemudian ditutup, itu APBD. Sifatnya itu langsung bisa dieksekusi," katanya.

Jika dana perbaikan Grahadi akan ditanggung pemerintah pusat, maka lain hal dengan gedung-gedung lain di daerah.

Sigit mengatakan perbaikan gedung-gedung pemerintahan yang juga terbakar di sejumlah kabupaten/kota di Jatim itu akan menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim.

"Enggak, yang [ditanggung] pemerintah pusat hanya Grahadi. Kalau yang sifatnya kemarin ada kebakaran di Blitar itu kita handle lewat BPBD. Jadi BPBD ini mengkoordinasi semua aset yang rusak termasuk biaya rekonstruksinya," ucapnya.