Jokowi Kembali Digugat Citizen Lawsuit Terkait Ijazah di PN Solo

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) digugat terkait dugaan melawan hukum oleh Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Penggugat yaitu Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto yang mengajukan gugatan dengan mekanisme Citizen Lawsuit.

Kuasa hukum penggugat, Muhammad Taufiq mengatakan gugatan tersebut sudah didaftarkan ke PN Solo pada 22 Agustus 2025 dan teregister dengan nomor 211/Pdt.G/2025/PN Skt.

Selain Jokowi, para pihak turut tergugat antara lain Rektor UGM Prof dr. Ova Emilia, Rektor UGM Prof Dr. Wening Udasmoro, dan Kepolisian Republik Indonesia.

"Jadi, Pak Jokowi kemudian Kapolri, UGM dan Rektor serta Wakil Rektor Bidang Akademik itu kan membiarkan isu ini berlangsung berlarut-larut sejak 2018 sampai kemudian sudah memenjarakan dua orang namanya Nur Sugiarso atau Gus Nur dan Bambang Tri tahun 2023 sudah di penjara," kata Jokowi dihubungi awak media, Kamis (11/9).

Lihat Juga : KPK Periksa Anggota OJK hingga DPR Terkait Kasus Korupsi CSR BI

Taufik mengatakan gugatan citizen lawsuit berbeda dengan gugatan lainnya. Di mana, sebelum mengajukan gugatan, pihaknya mengirim pemberitahuan ke para tergugat.

"Gugatan citizen lawsuit itu sangat berbeda dengan gugatan-gugatan biasa. Jadi tanggal itu baru menerima apa namanya notifikasi bahwa jadi prosedurnya gugatan citizen lawsuit itu sebelum saya menggugat saya mengirim notifikasi atau pemberitahuan atau catatan kepada orang-orang yang digugat," ujarnya.

Ia menilai penyelenggara negara tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Apalagi, perkara mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi tidak memberikan kepastian.

"Tidak boleh membiarkan peristiwa seperti itu berlarut-larut. Satu itu memboroskan, yang kedua tidak memberikan kepastian hukum, yang ketiga menjadi contoh tidak baik, yang keempat alih-alih menjernihkan malah memenjarakan," katanya.

"Atas empat hal tersebut maka saya mengajukan yang namanya gugatan citizen ya. Jadi gugatan ini didasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara," sambungnya.

Lihat Juga : Tersangka Penculikan Kacab Bank Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Jokowi siap hadapi gugatan

Terpisah, kuasa hukum Jokowi, YB Irphan mengaku sudah menerima mandat dari Jokowi untuk menghadapi gugatan tersebut. Irphan mengaku bahwa pihaknya masih melakukan analisis mengenai gugatan tersebut.

"Tadi dijadwalkan oleh Pak Jokowi saya diminta untuk bertemu dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait dengan adanya gugatan CLS. Terkait dengan gugatan tersebut saat ini saya sedang melakukan analisis apakah gugatan yang diajukan oleh saudara Top Naufan melalui kuasa hukum Bapak Taufiq memenuhi kriteria sebagai gugatan CLS," kata Irphan.

Irphan mempertanyakan mengenai substansi gugatan tersebut. Apalagi, kata dia, dalam gugatan itu Jokowi diposisikan sebagai penyelenggara negara.

"Salah satu posisinya menguraikan bahwa Pak Jokowi ini diposisikan sebagai penyelenggara negara, ya. Padahal Pak Jokowi ya untuk saat ini bukan lagi sebagai penyelenggara negara," ujarnya.

"Jadi Pak Jokowi saat ini statusnya sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama seperti halnya kita, sama, tidak ada kewenangan sebagai sebagai penyelenggara negara," sambungnya.

Ia menegaskan bahwa, pihaknya siap dalam menghadapi gugatan tersebut. Apalagi, kata Irphan, sidang perdana akan digelar pada Selasa (16/9) mendatang.

"Untuk selanjutnya nanti akan kami sampaikan dalam perkembangannya setelah perkara tersebut masuk dalam pemeriksaan sidang pengadilan, untuk sidangnya besok hari Selasa. Ya, tanggal 16 September pukul 10.00," katanya.

Baca selengkapnya di sini.