Dirjen Dukcapil Minta Jatim Aktifkan Siskamling hingga Pasar Murah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menugaskan Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi untuk turun langsung ke Jawa Timur guna memantau situasi sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Arahan ini menjadi atensi khusus Mendagri terkait Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pasca unjuk rasa di sejumlah daerah beberapa waktu lalu.

"Saya mewakili Bapak Mendagri menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur, Wakil Gubernur, bupati, dan walikota atas penanganan pasca unjuk rasa di Jawa Timur," kata Teguh dalam Forum Monitoring Kamtibmas di Kantor Setdaprov Jatim, Surabaya, Kamis (11/9).

Acara tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Kabinda Jatim, Ketua DPRD Jatim, Wakajati Jatim, Hakim Tinggi Surabaya, serta kepala daerah se-Jatim.

Teguh menjelaskan, ia dan para Pejabat Eselon I Kemendagri diminta oleh Mendagri turun langsung ke sejumlah daerah, termasuk di Jatim.

"Langkah pengamanan ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo agar kita mampu menjaga Kamtibmas dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang tepat menyasar langsung kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Sebagai mantan Pj. Gubernur DKI Jakarta dan sejumlah daerah, mantan Dirjen Bina Bangda ini mengaku sangat memahami dinamika yang dihadapi daerah. Menurutnya, Pemda menjadi pihak pertama di daerah untuk melakukan tindakan nyata dan langkah-langkah yang lebih konkrit namun humanis yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Karenanya pola kerja sama yang intensif dengan Pentahelix, toko agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, rekan-rekan media, dan lainnya harus dilakukan. Jadi perlu sinergi yang kuat untuk mewujudkannya," ujar Wakil Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) periode 2024-2029 ini.

Teguh menjelaskan bahwa Mendagri telah mengeluarkan 11 arahan bagi seluruh kepala daerah untuk menjaga kondusivitas. Beberapa di antaranya yakni mengoptimalkan Forkopimda, menyambangi tokoh masyarakat, menginisiasi doa kedamaian, menunda kegiatan seremonial berlebihan, hingga mengaktifkan kembali Siskamling.

Menurutnya, Mendagri meminta seluruh kepala daerah untuk melaksanakan 11 arahan penting dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusifitas di daerah.

Dari 11 arahan tersebut, lanjut Teguh Setyabudi, ada 4 hal utama yang diminta Mendagri untuk dilaksanakan di daerah-daerah rawan, termasuk Jawa Timur.

Pertama, Forkopimda harus dioptimalkan, bukan hanya lewat grup WhatsApp, tapi juga aksi nyata. Kedua, pendekatan intensif dengan tokoh agama, pemuda, adat, dan media. Ketiga, gencarkan program pro rakyat seperti pasar murah dan sidak pasar. Keempat, aktifkan kembali Siskamling.

Teguh berharap ke depan, Siskamling bisa lebih sistematis. Pun begitu payung hukum yang lebih jelas di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar pelaksanaannya bisa lebih terjamin.

Arahan lain yang ditekankan adalah percepatan perbaikan fasilitas publik yang rusak, termasuk menutup sementara fasilitas yang membutuhkan waktu panjang untuk diperbaiki, agar pelayanan dapat segera pulih dan trauma masyarakat bisa diminimalkan.

Kepala Daerah juga diminta menggunakan bahasa yang santun, rendah hati, dan menenangkan saat memberikan pernyataan publik.