JPPI Catat Siswa Keracunan MBG Melonjak, Total Jadi 6.452 Kasus

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan drastis kasus siswa keracunan program makan bergizi gratis (MBG) yang mencapai lebih dari seribu dalam sepekan.

Data pada 14 September lalu, siswa keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Kini, per 21 September, jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus atau naik 1.092 kasus.

Lihat Juga : 70 Siswa Keracunan Usai Santap MBG di Cipongkor Bandung Barat

"Lalu kemudian per 21 September kemarin kita bikin PPT ini, kita collect data lagi ternyata sudah nambah 1.092 kasus," kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji dalam rapat di Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).

Menurut Ubaid, kasus keracunan MBG memang pernah turun pada Juni karena masih dalam libur sekolah saat itu.

Kasus melonjak signifikan memasuki Agustus dan September 2025. Ia tak mengetahui apakah lonjakan kasus keracunan MBG ini bisa masuk kategori kejadian luar biasa (KLB).

"Saya tidak tahu kalau kejadian semacam ini apakah sudah ada indikator ini KLB ya. Peningkatannya itu sangat tajam sekali ya," ujarnya.

Lihat Juga : Bos Badan Gizi Akui 4.700 Porsi MBG Bermasalah, Bantah Keracunan

Ubaid menyebut ada lima provinsi dengan kasus keracunan MBG tertinggi. Masing-masing yakni Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DIY 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah dengan 446 kasus.

"Nah, dari report yang kami sebar di beberapa, ada 20 provinsi ini yang sudah lapor ke kami, ke JPPI pusat, itu sudah ada 18 provinsi," katanya.

Dengan sebaran di hampir semua provinsi, Ubaid menyimpulkan kasus keracunan MBG bukan hanya kesalahan sistem. Oleh karenanya, evaluasinya harus dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tapi kalau sudah nyebar, ke hampir semua provinsi, menurut kami kok ini bukan soal kesalahan teknis, lebih ke sistem yang diterapkan oleh BGN," kata Ubaid.

Usul moratorium

Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) dalam rapat mengusulkan solusi jangka panjang bagi BGN dan pemerintah buntut sejumlah kasus keracunan program MBG. Dalam jangka pendek, GKIA meminta moratorium program tersebut.

Moratorium dilakukan sambil pemerintah melakukan evaluasi total program tersebut mulai dari tata kelola, transparansi, hingga pelanggaran hak penerima.

"Dalam jangka pendek kami berharap pemerintah mau legowo, untuk melakukan moratorium, karena sudah tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan, masa mau ditunda lagi, mau sampai kapan lagi," kata perwakilan GKIA.

Selain itu, untuk jangka pendek, GKIA juga meminta pemerintah membuat kanal pelaporan kasus keracunan MBG. Kanal harus bisa memproses pelaporan secara efektif untuk untuk aduan publik sebagai upaya pemulihan hak korban.

"Karena kita lihat sekarang, kanal yang ada tidak jelas, ke mana harus mengadukan di media sosial. Kalau pun ada di media sosial, juga ada ancaman atau persekusi," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui 4.700 porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) bermasalah dan menyebabkan gangguan kesehatan pada anak.

Dadan membandingkan kasus-kasus itu dengan capaian program tersebut. Menurutnya, makanan yang telah disalurkan pemerintah melalui MBG mencapai 1 miliar porsi.

"Itu ada sekitar 4.700 porsi makan (MBG) yang menimbulkan gangguan kesehatan," ungkap Dadan dalam Konferensi Pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9).