Apa yang Harus Dibenahi Polri Lewat Komite Reformasi Kepolisian?

CNN Indonesia

Rabu, 24 Sep 2025 12:01 WIB

Sejumlah pakar memberikan catatan terkait Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk Prabowo dan diisi oleh Mahfud MD hingga eks Kapolri. — Ilustrasi. Prabowo bentuk komite reformasi kepolisian yang diisi Mahfud Md hingga eks Kapolri. (iStockphoto/Herwin Bahar)

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah RI tengah menyiapkan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian yang bakal diteken lewat Keputusan Presiden (Keppres) Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut salah satu tokoh yang sudah bersedia bergabung dengan komite adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Selain itu, anggota komite nanti juga ada dari mantan Kapolri yang belum diungkap secara gamblang sosoknya.

Lantas, apa yang harus diperhatikan komite dalam mereformasi institusi Polri?

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peneliti HAM dan Reformasi Sektor Keamanan SETARA Institute Ikhsan Yosarie mengatakan Komite Reformasi Kepolisian yang hendak dibentuk tidak boleh berhenti sebagai respons jangka pendek yang bersifat simbolis.

Ikhsan ingin komite tersebut diarahkan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat transformasi kepolisian dan penyelesaian masalah struktural dan kultural kepolisian.

"Tanpa visi ke arah tersebut, komisi ini akan memicu anggapan bahwa pembentukannya merupakan gimik politik belaka untuk meredam kritik publik tanpa menghasilkan perubahan substantif," ujar Ikhsan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (23/9) malam.

Lihat Juga :

Mahfud MD Terima Tawaran Komite Reformasi Polri ala Prabowo

Ikhsan berpendapat keberadaan Komite Reformasi Kepolisian juga perlu diarahkan untuk visi yang lebih luas, yakni penguatan demokrasi. Sebab, kata dia, dalam beberapa tahun terakhir Polri tidak saja menghadapi krisis kepercayaan, tetapi juga menjadi salah satu aktor utama dalam praktik regresi demokrasi.

Tanpa desain progresif bagi kerja-kerja komite ini, terang Ikhsan, Polri berisiko terus menjadi sumber regresi demokrasi serta menjadi penopang bagi lahirnya otoritarianisme baru.

Ikhsan menuturkan gagasan reformasi kepolisian bukan isu yang benar-benar baru. Kata dia, sudah lama masyarakat sipil termasuk SETARA Institute mendorong agenda reformasi dan transformasi kepolisian.

SETARA Institute, terang Ikhsan, mencatat 130 masalah aktual yang mengemuka dan melekat dalam tubuh Polri. Masalah-masalah itulah yang mengakibatkan transformasi Polri mandek.

Ratusan permasalahan tersebut diklasifikasikan secara tematik ke dalam 12 rumpun masalah yang menuntut perbaikan sistemik oleh Polri.

Dalam studi 'Desain Transformasi Polri untuk Mendukung Visi 2045', sebanyak 12 rumpun masalah pokok tersebut didapatkan melalui pemetaan aspirasi publik, baik yang terdapat di media sosial, pemberitaan media, maupun keterlibatan advokasi SETARA dalam isu terkait.

Pemetaan itu juga mengonfirmasi ragam masalah dalam reformasi Polri yang tersebar pada sejumlah bidang. Jika dikerucutkan, 12 rumpun masalah tersebut dikelompokkan menjadi lima rumpun pokok permasalahan prioritas dalam akselerasi reformasi Polri.

Lihat Juga :

TAUD: Istri Gus Dur Jenguk Delpedro Bentuk Sentilan untuk Kepolisian

Yakni akuntabilitas pengawasan terhadap Polri; akuntabilitas kinerja Polri dalam penegakan hukum; akuntabilitas tata kelola pendidikan, organisasi, dan manajemen sumber daya Polri; akuntabilitas kinerja keamanan dan ketertiban masyarakat; dan akuntabilitas kinerja perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Penyikapan sistemik tersebut semakin diperlukan mengacu pada kuantifikasi persoalan-persoalan tersebut melalui hasil survei terhadap 167 ahli yang dilakukan SETARA Institute.

Hasil survei menunjukkan 61,6 persen ahli menilai kepercayaan publik terhadap Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak baik. Hanya 16,8 persen yang menyatakan baik. Kemudian 49,7 persen ahli menyatakan pengaruh Polri dalam menjaga demokrasi Indonesia tidak baik. Hanya 19,8 persen yang menyatakan baik.

Lalu 51,2 persen ahli menyatakan pelaksanaan kepolisian yang demokratis dan humanis tidak baik. Hanya 19,9 persen yang menyatakan baik. Dalam konteks integritas Polri dalam penegakan hukum, 58,7 persen menyatakan tidak baik. Hanya 16,6 persen yang berpendapat sebaliknya.

Selanjutnya 46,1 persen ahli menilai kinerja tata kelola kelembagaan Polri yang akuntabel dan transparan tidak baik, dan hanya 15,6 persen yang menilai baik.

"Sementara pada aspek pelaksanaan kepolisian yang proaktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, 46,4 persen menilai cukup baik. Hanya 25,9 persen ahli mengatakan tidak baik dan 27,7 persen menilai baik," tulis SETARA Institute dalam studinya tersebut.

Ikhsan memberi sejumlah catatan terhadap Komite Reformasi Kepolisian.

Pertama, dia meminta kinerja komite tersebut ditopang legitimasi politik dari presiden, regulasi yang kuat dengan kewenangan nyata dalam merumuskan agenda perubahan dan memastikan tindak lanjutnya, serta keanggotaan yang independen, profesional, dan progresif.

Lihat Juga :

Masyarakat Sipil Kritik Tim Reformasi Polri Bentukan Kapolri

Tanpa prasyarat demikian, menurut dia, keberadaan dan hasil kerja komite hanya akan menjadi catatan administratif yang mudah diabaikan.

Ikhsan mengatakan pihaknya telah mendeteksi kecenderungan berulang permasalahan kultural dan struktural dalam upaya reformasi Polri, bahkan persoalan yang sama telah terjadi sejak era Presiden Gus Dur hingga kini.

Kedua, berdasarkan pandangan para ahli, SETARA Institute mengidentifikasi lima kelompok permasalahan prioritas Polri sebagaimana disebut di atas. Ikhsan berharap komite menempatkan lima permasalahan tersebut sebagai prioritas dalam reformasi Polri.

Kemudian, dalam rangka mendukung agenda reformasi dan transformasi Polri, SETARA Institute menyusun desain transformasi yang komprehensif. Dalam desain tersebut, terdapat 4 pilar sebagai basis reformasi Polri.

Yakni Polri yang demokratis-humanis, Polri yang berintegritas-antikorupsi, Polri yang proaktif-modern, dan Polri yang presisi-transformatif.

Ikhsan menambahkan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian merupakan langkah signifikan dalam demokratisasi sektor keamanan. Hanya saja, hal itu nanti dapat terukur jika komite benar-benar bekerja secara independen, transparan dan berorientasi pada perubahan substantif.

Di samping itu, kata Ikhsan, pembentukan komite juga harus dibarengi dengan agenda-agenda perbaikan kelembagaan dan kinerja lembaga lainnya, termasuk lembaga legislatif, kementerian dan badan negara.

"Reformasi Polri harus ditempatkan sebagai salah satu agenda mendasar bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Agenda ini bukanlah 'kosmetik' dan respons sesaat terhadap krisis legitimasi kelembagaan pemerintahan negara pada umumnya, termasuk pada sektor keamanan," ungkap dia.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Lihat Juga :

Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Prabowo untuk Reformasi Kepolisian

9 masalah sistemik

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menilai reformasi Polri harus dimaknai sebagai tuntutan pembenahan menyeluruh institusi kepolisian, baik pada aspek sistem, kewenangan, struktur, hingga kultur.

Kondisi tersebut menuntut perbaikan yang jelas dan terukur, yang sejalan dengan mandat reformasi yang termaktub dalam TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, TAP MPR No. VII tentang Peran TNI dan Polri, serta Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bukan dengan pembentukan komite saja, koalisi berpendapat sebagai langkah awal dan bagian penting dari reformasi kepolisian, Presiden dan DPR diminta untuk menghentikan upaya pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) KUHAP dan merombak secara serius draf terakhir RUU tersebut (per 13 Juli 2025).

Koalisi menilai ketentuan dalam draf tersebut justru menjadikan kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan semakin superpower dan minim kontrol dalam fungsi penegakan hukum.

Selanjutnya, Presiden dan DPR wajib memastikan revisi KUHAP memuat jaminan mekanisme check and balances oleh pengadilan (judicial scrutiny) sebagai lembaga independen dan imparsial. Termasuk skema habeas corpus untuk setiap orang yang ditangkap dan ditahan setidaknya juga wajib diakomodasi sebagai

ikhtiar menjamin ketidakberulangan (guarantees of non-recurrence) praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM oleh Kepolisian. Koalisi mendesak Komite Reformasi Kepolisian dalam kerjanya nanti menyasar sembilan masalah sistemik Polri.

Sembilan masalah yang dipetakan koalisi terdiri dari absennya sistem akuntabilitas dan pengawasan yang efektif dan independen; sistem pendidikan yang menghasilkan budaya kekerasan-brutalitas, militeristik, tidak adil gender, dan koruptif; tata kelola organisasi yang tidak transparan dan akuntabel; sistem kepegawaian yang meliputi perekrutan, mutasi, promosi yang tidak berbasiskan meritokrasi.

Lihat Juga :

Tim Transformasi Reformasi Polri Diisi 52 Perwira Tinggi dan Menengah

Kemudian tugas dan fungsi Polri yang terlampau luas; penggunaan kekuatan berlebihan, represif, sewenang-wenang dan brutal dalam penanganan aksi demonstrasi; komitmen buruk terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan inklusivitas.

Selanjutnya kultur tebang pilih (cherry picking), penelantaran perkara (undue delay), dan perilaku koruptif dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, serta keterlibatan kepolisian sebagai alat maupun aktor dalam ruang bisnis dan politik (kekuasaan).

"Agenda reformasi kepolisian sudah saatnya dimaksudkan agar mampu meredefinisi jati diri Polri yang sipil (civillian police) dan demokratis dengan mendesain jalan depolitisasi, demiliteritasi, desentralisasi, dan dekorporatisasi kepolisian secara mendasar dan signifikan," tulis koalisi.

"Semua situasi ini disebabkan karena pasca-transisi reformasi 1998, agenda reformasi kepolisian hanya berhenti pada pemisahan Polri dari dwifungsi ABRI, tanpa benar-benar merombak tata kelola, struktur dan kultur institusi Polri," sambungnya.

Jangan didominasi perwira aktif atau purnawirawan

Direktur Eksekutif Indonesia Police Investigation & Control (IPIC) Rangga Afianto menyarankan Tim Reformasi Kepolisian jangan hanya didominasi oleh perwira aktif dan purnawirawan. Pasalnya hal itu berpotensi terjadinya bias kepentingan yang sangat besar.

"Jika dibiarkan hanya menjadi forum internal, reformasi kepolisian tidak lebih dari sekadar kosmetik politik yang berumur pendek. Publik berhak menuntut lebih. Reformasi Polri adalah kepentingan bersama bangsa, bukan monopoli segelintir orang di internal kepolisian," kata Rangga kepada CNNIndonesia.com.

Rangga mengatakan bicara masa depan Polri, tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh Polri sendiri. Butuh masukan luas dari berbagai pemangku kepentingan yang independen, netral, dan berani mengoreksi. Atas dasar itu, Rangga berharap komposisinya harus berlandaskan prinsip keterwakilan yang komprehensif.

Berkaca dari teori keterwakilan unsur kehidupan sosial kemasyarakatan, terdapat suatu teori yang disebut Pentahelix dimana terdapat penggabungan antara berbagai unsur sosial kemasyarakatan yang dianggap dapat mampu menjadi representasi dari nilai keterwakilan itu sendiri, demi menciptakan konseptual evaluasi yang tepat sasaran.

Dalam Pentahelix ini, menurut Rangga, transformasi besar dalam konteks reformasi hanya bisa berjalan efektif apabila melibatkan lima unsur utama:

Pertama, dari kalangan akademisi yang bisa memberikan analisis kritis berbasis riset ilmiah serta teori hukum dan ilmu kepolisian yang multidisipliner dari berbagai sudut pandang keilmuan.

Kedua, dari pakar Kepolisian yang bisa menghadirkan pengalaman teknis dan operasional dalam memahami dinamika internal, serta kebutuhan Polri. Ketiga, dari Media Massa yang dapat menjamin keterbukaan informasi, mendorong transparansi, dan menjadi penghubung dengan public dengan arus digitalisasinya saat ini.

Keempat dari pelaku Usaha yang bisa menyuarakan kebutuhan dunia usaha terkait kepastian hukum dan perlindungan bisnis dari bergeraknya roda perekonomian masyarakat.

Kelima dari, tokoh Masyarakat dan Keagamaan yang dapat menjadi representasi moral dan sosial, sekaligus jembatan kepolisian dengan masyarakat akar rumput yang berbasis pada nilai-nilai dasar kebhinekaan dan kebangsaan.

Menurut Rangga, tim Reformasi Kepolisian adalah harapan besar sekaligus ujian penting. Jika dibentuk dengan komposisi yang tepat, tim ini bisa menjadi lokomotif perubahan menuju kepolisian yang lebih profesional, humanis, dan dipercaya.

"Jika tim yang dibentuk hanya sekadar formalitas dan berisi orang-orang lama, maka hasilnya bisa ditebak: status quo akan tetap bertahan, sementara kepercayaan publik semakin merosot. Reformasi sejati membutuhkan keberanian untuk keluar dari zona nyaman," kata Rangga.

Lihat Juga :

Tim Transformasi Reformasi Polri Diisi 52 Perwira Tinggi dan Menengah

Hindari tumpang tindih

Selain Komite Reformasi Kepolisian yang hendak dibentuk Prabowo, Polri di saat bersamaan juga sudah membentuk tim reformasi yang di dalamnya bertabur bintang. Tim Reformasi Polri sepenuhnya terdiri dari perwira tinggi dan menengah di lingkungan Polri. Tidak ada pelibatan unsur independen dari luar institusi.

Ikhsan Yosarie dari SETARA Institute memandang tim reformasi dari internal tersebut tetap perlu sebagai bentuk komitmen maupun kemauan politik dari pimpinan Polri.

Menurut data penelitian SETARA (2024), tutur Ikhsan, selama ini Polri sebenarnya sudah punya dokumen internal berupa Roadmap Transformasi Polri. Namun, selama ini pula memang ada jarak dalam implementasinya, seperti kapasitas aparat di lapangan, minimnya evaluasi hingga mengarah kepada impunitas aparat yang melanggar.

"Sehingga banyak hal baik dalam dokumen itu yang belum jalan," ucap Ikhsan.

Sementara itu, peneliti bidang kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto berpendapat sebaliknya. Dia menganalogikan Tim Reformasi Polri seperti seorang dokter yang harus melakukan operasi terhadap dirinya sendiri.

"Analoginya tidak mungkin dokter melakukan operasi dirinya sendiri. Ada kendala subjektivitas dan bias kepentingan di internal. Belum lagi resistensi dari kelompok pro status quo. Apakah mungkin tim internal tersebut memetakan penyakitnya sendiri?" kata Bambang saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis.

Menurut Bambang, ada potensi tumpang tindih dari kedua tim yang dibentuk sama-sama untuk mereformasi kepolisian. Dia mengatakan seharusnya Polri memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Komite Reformasi Kepolisian oleh presiden.

"Agar [potensi masalah] itu tidak semakin besar dan terkesan membuat tim tandingan, memang Polri sebagai lembaga pelaksana dari UU maupun kebijakan pemerintah sebaiknya mendukung tim reformasi Polri yang dibentuk presiden," kata Bambang.

"Risikonya bila tim transformasi dan reformasi Polri ini tidak tepat dan sesuai harapan masyarakat, malah akan blunder bahkan tambahan memperkuat alasan Presiden untuk mempercepat pergantian Kapolri," pungkasnya.