BEM UGM: Evaluasi Total Program MBG, Jangan Pakai Duit Pendidikan

BEM KM Universitas Gadjah Mada (UGM) mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Kritik disuarakan BEM KM UGM salah satunya melalui aksi teatrikal menggiring sapi 'berwajah' Prabowo oleh pria bertopeng Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sapi cosplay Prabowo ini digiring dari boulevard UGM menuju plaza bundaran kampus tersebut. Selain aksi teatrikal, para peserta juga menggelar sesi diskusi mendengar dan merespons materi pidato Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.

Dalam aksi ini, peserta juga memasang berbagai spanduk, salah satunya mengkritisi MBG Prabowo dan mempelesetkannya dengan istilah 'Modal Bacot Gede'.

Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto menuturkan, sapi bertopeng Prabowo dihadirkan sebagai sebuah simbol atau bentuk kritik satire untuk penyelenggaraan program MBG.

"Ini adalah bentuk kritik satire karena sapi itu bukan tanda penghinaan, hewan tidak lebih rendah dari manusia. Sapi adalah simbolisme pemberi nutrisi, bukankah itu yang dicita-citakan oleh Presiden dengan program MBG, tetapi tugas Presiden bukan hanya memberi nutrisi tugas Presiden adalah melaksanakan amanah konstitusi," kata Tiyo, Rabu (24/9).

Kritik BEM KM UGM atas MBG pertama dipicu kasus penerima manfaat atau siswa sekolah yang mengalami keracunan di berbagai daerah imbas mengonsumsi hidangan dari program tersebut. Jumlah korbannya, kata Tiyo, terhitung mencapai 6.542 orang.

"Sehingga dalam konteks keracunan itu agaknya kita perlu waspada, kalau dengan segala kelengkapan alat negara Presiden justru melaksanakan pengabaian terhadap pengawasan," kata Tiyo.

Lihat Juga : 8 Catatan untuk Prabowo Jika Masih Ngotot Lanjutkan Program MBG

Berkaca pada banyaknya kasus keracunan ini, BEM KM UGM mendesak agar Prabowo dan pemerintah mengevaluasi total MBG ini. Para mahasiswa turut mendorong peningkatan pengawasan pada pelaksanaan program yang mereka anggap ambisius itu.

"Kalau presiden tidak mau evaluasi total, sebaiknya dibatalkan saja (MBG)," tegasnya.

Terlebih, lanjut Tiyo, konsekuensi dari menjaga citra Presiden dengan terlaksananya MBG adalah anggaran pendidikan yang dipangkas habis-habisan. Menurutnya, APBN 2026 menunjukkan bahwa alokasi anggaran MBG diklaim sebagai bagian 20 persen mandatory-spending APBN untuk pendidikan.

Tiyo berujar, sekitar 44 persen dari total anggaran pendidikan atau sekitar Rp335 triliun dialokasikan untuk MBG. Anak-anak diberi makan, tapi masa depan pendidikan mereka justru dikorbankan dan ini merupakan pengkhianatan atas konstitusi.

BEM KM berpendapat, Prabowo semestinya malu karena sejatinya ia tidak layak tampil di muka dunia. Sementara, kata Tiyo, Prabowo terang-terangan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) melalui program MBG yang mengancam keselamatan dan mengabaikan pendidikan anak.

"Kami minta satu hal, MBG jangan pakai duit untuk pendidikan karena itu adalah pengkhianatan terhadap konstitusi," tegasnya.

"Tetapi poin dasarnya adalah tentang evaluasi total apakah masih layak, masih mungkin dengan APBN kita yang defisit seperti itu untuk dilaksanakan Presiden yang lebih tahu," sambung Tiyo.

Lihat Juga : MBG Sedot Dana Pendidikan Rp233 Triliun saat Ribuan Siswa Keracunan

Dalam sesi diskusi, BEM KM UGM memperdengarkan ulang pidato Prabowo di PBB, termasuk pernyataan soal Indonesia siap mengakui Israel jika Palestina merdeka sesuai kerangka solusi dua negara.

Menurut Tiyo, pernyataan Prabowo adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah keberpihakan bangsa atas perjuangan rakyat Palestina, dengan menyampaikan solusi dua negara sebagai jalan satu-satunya.

"Itu menegasikan perlawanan dan seluruh semangat juang rakyat Indonesia kepada Palestina. Tentu yang utama dari sikap seorang Presiden adalah menerjemahkan sikap bangsanya. Bangsa kita secara tegas menginginkan bahwa tidak ada penjajahan di atas dunia maka tidak ada tawar menawar atas Palestina yang diinginkan oleh rakyat atas Presiden Palestina harus merdeka 100 persen," pungkas Tiyo.