Stafsus Pramono: Kemungkinan Tidak Ada Rekrutmen PPSU dan Damkar 2026

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka kemungkinan tidak ada perekrutan petugas pemadam kebakaran (damkar) hingga petugas penyedia prasarana dan sarana umum (PPSU) pada tahun depan.

Hal itu merupakan imbas penurunan nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026.

Turunnya proyeksi APBD 2026 disebabkan oleh pemangkasan nominal dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta sebesar Rp15 triliun. Imbas pemangkasan itu, APBD DKI Jakarta pada 2026 berpotensi turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

"Kemungkinan besarnya begitu (tidak ada perekrutan PPSU dan Damkar) karena dengan turun Rp15 triliun lebih dana bagi hasil ke daerah dari pusat, pastinya menyebabkan keterbatasan ruang fiskal untuk itu," kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim saat dihubungi, Kamis (9/10).

Namun, Chico memastikan tidak ada masalah untuk rekrutmen PPSU dan Damkar yang telah berlangsung tahun ini.

Ia mengatakan PPSU dan Damkar akan meneken SK untuk mulai bekerja dalam waktu dekat.

"Warga yang telah lolos rekrutmen petugas penyedia prasarana dan sarana umum (PPSU) dan Damkar tahun ini tetap aman. PPSU besok di SK-kan sepertinya. Damkar dalam waktu dekat," katanya.

Berbeda dengan rekrutmen PPSU dan Damkar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya memastikan tidak akan ada pemotongan anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul meski APBD DKI akan turun.

"Saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP yang dibagi Rp707.513 siswa, enggak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk Rp16.979. Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi dan juga realokasi," kata Pramono.