Baleg DPR Usul RUU Penyadapan Masuk Prolegnas 2026

Rapat evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Badan Legislasi (Baleg) mengeluarkan sekaligus memasukkan sejumlah RUU dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026. Salah satu yang diusulkan masuk Prolegnas 2026 adalah RUU Penyadapan.

Rapat dipimpin Ketua Baleg DPR Bob Hasan dan dihadiri pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.

Lihat Juga : Komisi III Sebut RUU Perampasan Aset Masih dalam Antrean Pembahasan

"Berdasarkan hasil data kinerja legislasi tersebut, DPR RI akan melakukan penyesuaian terhadap daftar Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026," kata Bob dalam paparannya di rapat, Kamis (27/11).

Politikus Partai Gerindra itu mengungkap ada empat RUU yang dikeluarkan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, masing-masing yakni RUU Danantara, RUU Patriot Bond, RUU Perindustrian, dan RUU Kejaksaan.

Sebagai gantinya, Baleg DPR, kata Bob, akan mengusulkan RUU Penyadapan dan RUU Pemanfaatan Air Minum dan Sanitasi masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026.

"Ya, tentang penyadapan yang diusulkan sebagai RUU usul inisiatif Badan Legislasi. Gitu. Jadi nanti Badan Legislasi, kita, Pak Sekjen akan membahas tentang penyadapan di sini," katanya.

Sedangkan, RUU Pemanfaatan Air Minum dan Sanitasi penting untuk segera dibahas karena berkaitan dengan hajat orang banyak.

"Ini menjadi hal yang sangat berpengaruh pada hajat hidup orang banyak. Ya, kita juga akan mengusulkan seperti itu. Kemungkinan akan ditambahkan, kemungkinan ya," katanya.

Lihat Juga : Formappi Kritik Kegagalan DPR 2014-2019 Hasilkan Produk UU