Prabowo Siap Tambah Anggaran, TNI-Polri Dibackup Tangani Bencana
Pemerintah memastikan seluruh upaya penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dilakukan secara masif dengan dukungan penuh pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (13/3).
Prasetyo menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah kecepatan dan efektivitas penanganan di lapangan.
"Yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar pemerintah pusat dan daerah memberikan dukungan penuh terhadap proses penanganan bencana, termasuk dari sisi anggaran.
"Pak Presiden langsung memberikan instruksi kepada kami untuk membackup sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita," kata Prasetyo.
Pemerintah juga memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan dengan baik, termasuk pemenuhan distribusi kebutuhan dasar.
Menurut Prasetyo, pasokan pangan nasional dalam kondisi cukup, sementara Pertamina terus memastikan distribusi BBM ke daerah terdampak. Dalam kondisi tertentu, pemerintah bahkan melakukan dropping BBM melalui udara untuk menjangkau wilayah yang terisolasi akibat bencana.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada negara-negara sahabat yang menunjukkan simpati dan menawarkan bantuan, meski Indonesia hingga kini masih mampu menangani dampak bencana secara mandiri.
Terkait anggaran, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah masih memiliki dana siap pakai dalam APBN untuk kebutuhan kedaruratan bencana.
"Kalau terakhir, kurang lebih dua hari lalu, masih sekitar Rp500 miliar sekian," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa Presiden telah memberi arahan agar anggaran ditambah bila diperlukan. Instruksi ini berlaku bagi kementerian dan lembaga terkait yang menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana, termasuk TNI dan Polri.
"Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan. Ini juga berlaku bagi beberapa kementerian dan lembaga terkait, misalnya TNI dan kepolisian," kata Prasetyo.
"Kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri adalah salah satu garda terdepan dalam proses penanganan bencana. Tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang akan kita backup," ujarnya.
(tis/tis)