Guru Besar UGM Usul Dana MBG Dialihkan untuk Pulihkan Sekolah Sumatra

Guru Besar FEB UGM R. Agus Sartono mengusulkan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagian dialihkan untuk perbaikan infrastruktur pendidikan yang terimbas bencana ekologis di Sumatra.

Agus yang juga merupakan Mantan Deputi Menteri Koordinator Kesra dan PMK Periode 2010-2011 itu menekankan, pendanaan besar diperlukan dalam melakukan perbaikan pascabencana.

Baginya, akan bijaksana apabila dana MBG difokuskan untuk daerah-daerah terdampak bencana. Apalagi, kemampuan penyerapan dana program ini per 2025 baru sekitar Rp60 triliun. Sementara anggaran makan bergizi gratis tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp375 triliun yang akan diambil dari anggaran fungsi pendidikan 20 persen APBN/APBD.

"Saya berpendapat akan jauh lebih bijaksana apabila sebagian direlokasi untuk mengembalikan infrastruktur pendidikan terlebih dahulu," kata Agus dikutip dari laman resmi UGM, Kamis (11/12).

Menurut Agus, langkah macam ini bukan cuma memperkecil kesenjangan pendidikan antardaerah, tapi juga wujud nyata pemerintah mengimplementasikan amanat UUD 1945. Terlebih, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Keputusan MK Nomor3/PUU-XXII/2024, yang mewajibkan pemerintah menggratiskan biaya pendidikan dasar (SD-SMP), baik di sekolah negeri maupun swasta.

Agus melihat, tantangan terbesar dalam memulihkan pendidikan di daerah terdampak adalah lamanya waktu pemulihan infrastruktur pendidikan yang memadai. Proses pembangunannya bisa memakan waktu minimal 6 bulan, bahkan lebih. Maka dari itu, kata dia, memastikan kemampuan anggaran daerah diperlukan.

"Boleh jadi kabupaten atau kota dan provinsi tidak cukup tersedia dana. Jangankan membangun akibat bencana, memperbaiki infrastruktur sekolah yang rusak berat saja banyak pemerintah daerah yang tidak mampu. Di sini sangat diperlukan afirmasi dari Pemerintah Pusat," katanya.

Agus menggarisbawahi bahwa capaian pendidikan di lapangan tak bisa disamakan, melihat kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang masih belum merata di seluruh Indonesia.

Dia berpandangan, pendidikan secara daring dalam kondisi seperti ini tidaklah memungkinkan. Musababnya, selain dari akses listrik dan komunikasi yang terputus, ketiadaan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan.

"Lebih bijaksana jika di daerah bencana tidak dipaksakan pengukuran capaian perlakuannya sama dengan daerah lain," jelasnya.

Tak berhenti di aspek pemulihan infrastruktur, Agus mengingatkan soal bantuan dana pendidikan kepada para siswa yang terdampak. Dalam situasi seperti ini, para orang tua siswa sangat memerlukan bantuan tunai demi memenuhi kebutuhan mereka.

"Siswa sekolah perlu mendapat bantuan untuk pengadaan pakaian dan alat tulis sekolah. Akan lebih baik lagi jika diberikan bantuan tunai untuk siswa selama enam bulan kedepan. Ini tidak cukup hanya dengan KIP Sekolah saja," jelasnya.

Agus turut menyarankan perhatian bagi para guru atau pengajar terdampak. Bantuan konseling akan bermanfaat untuk menyembuhkan trauma mereka. Selain itu, guru juga harus dipastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi agar mampu menjalankan tugasnya kembali mengajar di sekolah.

Agus berpesan bahwa dari bencana Sumatra ini, pemerintah harus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tanggap darurat bencana. Lebih-lebih, BMKG telah memprediksi bahwa curah hujan masih akan sangat tinggi pada bulan-bulan mendatang. Selain itu, negara seharusnya berani untuk menghentikan deforestasi hutan.

"Jika ini gagal dilakukan, maka kita hanya akan meratapi satu bencana disusul bencana lainnya. Semoga semua kita tersadar akan arti pentingnya pembangunan berkelanjutan. Janganlah kepentingan jangka pendek mengorbankan keberlangsungan generasi yang akan datang," pungkasnya.