Gemerlap Padel dan Kecemburuan Sosial Masyarakat Jakarta
Fenomena menjamurnya lapangan padel di dekat permukiman di Jakarta telah menuai protes warga beberapa waktu belakangan. Protes bahkan dibawa hingga ke meja hijau.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan berdasar laporan yang diterima, ada tiga keluhan warga terkait fenomena lapangan padel yang dekat permukiman. Pertama terkait dengan parkir.
Pramono mengatakan lapangan padel di kawasan permukiman biasanya tidak dilengkapi dengan lokasi parkir yang memadai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua masalah kebisingan. Ia mengatakan lapangan padel biasanya tidak kedap suara. Sementara keluhan ketiga terkait jadwal.
"Maka yang di perumahan maksimum jam 08.00 malam. Maksimum ya, tergantung nanti negosiasi melibatkan warga dan sebagainya," katanya.
Pramono pun telah mengambil sejumlah kebijakan merespons keluhan masyarakat.
Ia melarang pembangunan lapangan padel baru di zona perumahan, hanya diizinkan di zona komersil. Pembangunan lapangan padel harus mendapatkan persetujuan izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga.
Bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha.
Pramono juga menerapkan pembatasan operasional lapangan padel yang memiliki PBG namun di zona perumahan maksimal pukul 20.00 WIB. Ia meminta wali kota hingga camat untuk bernegoisasi dengan warga.
Saat ini total ada 397 lapangan padel di Jakarta. Namun, sebanyak 185 lapangan padel di antaranya tak memiliki PBG.
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Vera Revina Sari mengatakan hanya 212 yang telah memiliki PBG.
"Sampai 23 Feb 2026 tercatat 212 bangunan padel yang telah memiliki PBG dan 185 bangunan padel yang tidak memiliki PBG," kata Vera saat dihubungi, Rabu (25/2).
Vera tidak menjawab ketika ditanya lebih rinci soal sebaran lapangan padel di Jakarta.
Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia Rissalwan Lubis berpendapat banyaknya kemunculan lapangan padel tidak bisa dilepaskan dari mekanisme supply and demand.
Olahraga itu kini tengah menjadi tren. Hal itu membuat banyak pelaku usaha melihatnya sebagai peluang ekonomi.
Menurutnya, untuk membangun lapangan padel yang menguntungkan dibutuhkan lahan sekitar 2.000 hingga 5.000 meter persegi. Persoalannya, lahan di Jakarta sudah terbatas.
"Padel ini tuh olahraga lifestyle, olahraga orang perkotaan. Jadi kalau dibuat di pedesaan gitu enggak akan dipakai. Beda sama bulutangkis, beda sama futsal. Lahannya kan sudah tidak tersedia di kota. Akibatnya mereka tuh mencari lahan-lahan di sekitar permukiman," kata Rissalwan saat dihubungi, Selasa (24/2).
Ia mengatakan pada awal kemunculannya, lapangan padel biasanya berada di zona tidak dekat permukiman.
Lapangan memanfaatkan ruang-ruang yang sudah ada seperti bekas lapangan tenis, futsal, atau berada di gedung perkantoran. Kini, ekspansi lapangan padel ke zona permukiman warga menimbulkan persoalan.
Selain soal perizinan, menurutnya, masalah dari menjamurnya lapangan padel di dekat permukiman juga dipicu kecemburuan sosial. Tidak jarang, lapangan padel yang identik dengan gaya hidup kelas menengah ke atas berada di kawasan padat permukiman.
"Ada kecemburuan sosial yang muncul, seolah-olah ada kesenjangan. Artinya masyarakat menganggap semuanya baik-baik aja sebagai satu kawasan permukiman tapi kemudian ada aktivitas olahraga yang sebetulnya menunjukkan high lifestyle. Jadi gaya hidup kelas atas lah gitu di lingkungannya mereka," katanya.
Rissalwan juga menyoroti perubahan fungsi lahan. Menurutnya, lahan-lahan yang sebelum dibangun lapangan padel bisa saja dimanfaatkan warga sebagai ruang sosial gratis.
Namun, lahan itu kemudian berubah menjadi ruang komersil. Setelah beroperasi, mayoritas pengguna pun berasal dari luar kawasan tersebut.
Ia mengatakan fenomena itu disebut sebagai social influx, yaitu lonjakan kedatangan orang dalam jumlah besar ke suatu wilayah.
"Itu mengganggu ya, mengganggu karena kan mungkin jalan permukiman tuh sempit-sempit. Jadi macet dan lebih mengganggu aktivitas dan kenyamanan warga setempat sebetulnya," katanya.
Rissalwan mengatakan ada sejumlah solusi yang bisa diambil terkait masalah lapangan padel. Menurutnya, pembangunan lapangan padel tidak bisa dilarang sepenuhnya.
Ia mengatakan selain izin-izin dari pemerintah, pembangunan lapangan padel yang dekat permukiman perlu melibatkan persetujuan warga sekitar sebelum beroperasi.
"Jangan juga kita melarang orang bikin lapangan Padel. Mungkin diarahkan. Kita kembalikan aja ke seperti awal-awal dulu. Coba gunakan gedung-gedung di perkotaan. di jalan-jalan Sudirman. Mungkin ada yang masih kosong, belum dimanfaatkan. Bekas lapangan tenis yang tidak efektif, lapangan futsal yang sudah mulai tidak digunakan," katanya.
(kna/yoa/fra)
[Gambas:Video CNN]