Cerita Sekolah Negeri Minim Siswa di Awal Tahun Ajaran, 1-5 Murid Baru
Kalimantan
Berbeda dari sekolah lainnya, di SDN Teluk Dalam 10 Banjarmasin, Kalimantan Selatan hanya memiliki satu murid yang menjadi pendaftar pada SMPB 2026. Siswi baru SDN Teluk Dalam 10 Banjarmasin itu pun harus bergabung dengan kegiatan MPLS di sekolah lain.
"Kita memilih menggabung untuk siswa merasa bahagia dan senang, jadi tidak merasa sendiri saat MPLS," kata Plt Kepala Sekolah SDN Teluk Dalam 10, Arief Rakhman Hakim, dikutip dari detikKalimantan.
SDN Teluk Dalam 10 berada dalam satu lingkungan yang sama dengan SDN Teluk Dalam 9. Keduanya berbagi halaman yang sama, dengan perbedaan jumlah siswa yang begitu mencolok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arief menyebut pihaknya sudah berupaya mendapatkan lebih banyak siswa dalam SPMB 2026, baik jalur offline maupun online. Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan hanya ada satu pendaftar yang masuk.
Dia menduga faktor sekolah tersebut kekurangan siswa karena beberapa alasan. Di antaranya, banyaknya pilihan sekolah, perpindahan domisili, serta berkurangnya minat orang tua ke sekolah negeri.
Lihat Juga : |
Bali
SD Negeri 3 Bukit di Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Bali, tak seramai sekolah-sekolah lain yang dipenuhi murid baru. Hanya ada dua siswa yang mengikuti MPLS di awal tahun ajaran ini.
Meski hanya berdua, murid dan guru tampak antusias dalam rangkaian MPLS itu.
Wali Kelas 1 SDN 3 Bukit, I Gusti Ayu Parianti mengatakan pihak sekolah tetap bersyukur meski hanya menerima dua peserta didik baru. Menurutnya, jumlah tersebut memang menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai empat siswa.
Selama MPLS, kedua murid baru tetap mengikuti seluruh kegiatan sebagaimana siswa di sekolah lainnya, mulai dari berkeliling mengenal lingkungan sekolah, berkenalan dengan guru dan kakak kelas, hingga mengikuti berbagai permainan edukatif.
"Kami ingin kedua siswa merasa senang dan nyaman dulu bersekolah selama masa MPLS, jadi kami lakukan sesuatu yang ringan dan menyenangkan," ujar Parianti, Senin (13/7) dikutip dari detikBali.
Ia menjelaskan, jumlah penduduk di sekitar sekolah sebenarnya cukup banyak. Namun, sebagian besar warga memilih merantau sehingga hanya sedikit keluarga yang menetap di desa.
Kepala SDN 3 Bukit, I Komang Sura Nata, mengatakan pihak sekolah telah melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat sebelum tahun ajaran baru dimulai. Namun, kondisi demografis serta banyaknya warga yang merantau membuat jumlah peserta didik baru tahun ini sangat terbatas.
Selain SDN 3 Bukit, ada pula sejumlah sekolah lain di Bali, termasuk di Jembrana, yang mendapat minim murid baru di tahun ajaran ini. Merespons hal itu, Pemprov dan DPRD Bali pun turun tangan.
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta membuka opsi regrouping atau mengelompokkan kembali sekolah-sekolah yang mendapat sedikit siswa pada tahun ajaran 2026/2027.
"Evaluasi yang kami lakukan ke depan kaitannya dengan kemungkinan besar kita akan melaksanakan salah satunya regrouping," ucapnya usai sidang paripurna DPRD Bali di Denpasar, Selasa (14/7) dikutip dari Antara.
Menurut wagub, kondisi ini terjadi karena banyak faktor, salah satunya di desa tersebut kemungkinan sudah terdapat beberapa sekolah dasar, di mana jumlah angkatan sekolah hanya cukup memenuhi satu sekolah, sehingga seluruh anak sudah terakomodasi.
Belum lagi terdapat sejumlah sekolah dengan keterisian tak menentu seperti di kelas 1 SD mereka memiliki siswa, di kelas 2 tidak, di kelas 3 ada, sehingga fungsi satuan pendidikan kurang optimal.
Jika dipetakan dan dilakukan regrouping, ia meyakini fungsi sekolah yang sepi peminat akan menjadi lebih optimal, sementara pemerintah dapat fokus memperkuat sekolah yang padat peminat. Kemudian, apabila terdapat sekolah yang harus digabung dan menjadi kelebihan tenaga pendidik, maka ASN tersebut akan ditempatkan di institusi lain yang tak jauh.
Atas opsi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta mengatakan bukan tidak bisa dilakukan pengelompokkan kembali, namun harus benar-benar dipetakan oleh kabupaten/kota.
"Regrouping itu kalau sekolah kosong disatukan kemudian ada sekolah yang merger tapi jangan, jangan buru-burulah ya," ucapnya.
Mantan Bupati Klungkung itu melihat sejatinya setiap satuan pendidikan memiliki potensi baik sekolah dasar, SMP, SMA/SMK seperti pengalamannya terdapat sekolah di Nusa Penida yang hampir disatukan namun seketika pariwisata melejit membuat daerah tersebut kebanjiran penduduk termasuk anak-anak.
Respons Mendikdasmen
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan mengadakan rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menangani sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit atau jumlah murid barunya minim, bahkan ada yang hanya dua hingga tiga siswa.
"Pemerintah telah melakukan pendataan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terutama terhadap sekolah yang memiliki kurang dari 100 siswa, bahkan di bawah 60 siswa. Data tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan kami akan merumuskan kebijakan terhadap sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang sangat sedikit," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Jakarta, Selasa (14/7) dikutip dari Antara.
Mu'ti menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi fenomena pendaftaran di SD negeri yang hanya memiliki sedikit siswa.
"Penyusunan kebijakan akan kami lakukan bersama pemerintah daerah karena pengelolaan sekolah berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Kebijakan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat dan diumumkan setelah pembahasan bersama selesai," ujar dia.
Fenomena pendaftar jumlah peserta didik baru yang sangat sedikit terjadi di beberapa kota misalnya di SDN Purwoyoso 01, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang hanya menerima tiga siswa baru tahun ajaran 2026/2027. Meski jumlah peserta didik baru sangat sedikit, sekolah tetap menggelar MPLS.
Di beberapa kota lain, misalnya di Sleman, Jawa Tengah, sekitar 60-an sekolah juga masih kekurangan siswa baru hingga akhir masa Sistem Penerimaan Siswa Baru atau SPMB.
(kid/gil) Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]