Arab Saudi Blokir DP Haji RI hingga Rp66 Miliar

Pemerintah Arab Saudi disebut tengah melakukan pemblokiran terhadap biaya down payment (DP) atau uang muka pelaksanaan ibadah haji RI di 2027.

Dalam rapat di Komisi VIII DPR, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, jumlah biaya DP yang diblokir mencapai 14 juta riyal atau sekitar Rp66,6 miliar (kurs Rp4.760 per 1 riyal).

"Mereka sudah mengirimkan surat bahwasanya ada pelanggaran asuransi sekian-sekian, kami akan blok dana Anda sekitar 14 juta riyal," ujar Dahnil dalam rapat, Rabu (19/8).

Merujuk surat yang dikirim otoritas Arab Saudi, kata Dahnil, pemblokiran tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran asuransi dalam pelaksanaan ibadah haji 2026.

Persisnya, pemerintah Arab Saudi menuding sekitar 600 jemaah asal Indonesia pada 2026 menderita sembilan penyakit kronis yang mestinya tidak lolos tes kesehatan. Mulai dari gagal ginjal, gagal jantung, paru-paru kronis, sirosis, saraf, psikiatri berat, hingga TBC.

"Sembilan penyakit yang seharusnya itu tidak bisa masuk ke Saudi atau tidak lolos istitha'ah kesehatan," kata Dahnil.

Meski begitu, Dahnil menilai sanksi pemblokiran oleh pemerintah Arab Saudi tersebut problematik. Pertama, pemblokiran uang tidak sesuai dengan undang-undang.

"Kenapa? Uang yang kami kirimkan itu sebagai DP itu adalah uang yang diperuntukkan untuk haji 2027. Sedangkan yang mereka blok dan mau mereka ambil itu adalah untuk haji 2026. Surat itu kami sampaikan," katanya.

Kedua, Dahnil menyebut pihaknya tengah meminta rincian, dugaan pelanggaran asuransi yang dimaksud. Pemerintah disebut akan melakukan verifikasi.

Menurut Dahnil, pihaknya telah melayangkan keberatan lewat nota dipomatik. Oleh karena itu, dia juga meminta dukungan DPR untuk bersikap tegas.

"Kami sudah kirimkan nota diplomatik keberatan dari Kementerian Haji dan Umrah. Oleh sebab itu, tentu kami butuh bantuan dari parlemen untuk bersikap tegas. Ini kami didukung oleh teman-teman parlemen," kata Dahnil.