Fakta-fakta Kasus Pemerasan Penerimaan Maba yang Jerat Rektor Unsoed
3. Tak hanya Fakultas Kedokteran
Taufik pada kesempatan yang sama juga menyebut dugaan pemerasan ini tak cuma terjadi di Fakultas Kedokteran saja.
"Ada fakultas-fakultas lain yang juga masuk dalam skema di jalur mandiri yang kemudian ditransaksikan. Itu antara lain Fakultas Perikanan ya. Ada salah satu Perikanan, ada Fakultas Hukum juga," ujarnya.
Taufik menuturkan dari sekitar 245 kuota mahasiswa untuk jalur mandiri, sebanyak 73 di antaranya sudah diatur untuk dimintakan sejumlah uang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, ada hitung-hitungannya yang kami temukan di dokumen-dokumen. Nanti itu tentunya akan didalami lebih lanjut seperti apa hitung-hitungan tadi," imbuhnya.
4. Libatkan guru SMA
Dalam penjelasannya, Taufik juga mengatakan bahwa kasus dugaan pemerasan ini turut melibatkan guru Sekolah Menengah Atas (SMA).
Tersangka Eko Sumanto disebut kongkalikong dengan guru SMA, yang kemudian mengoordinasikan beberapa kelompok siswa untuk masuk Unsoed melalui jalur mandiri.
"Nah, guru ini yang kemudian ada kami temukan percakapan di WhatsApp-nya dengan saudara ES, yang kemudian ini ada tawar-menawar jumlah kuotanya, dan juga tawar-menawar terkait per orangnya, per kepalanya itu berapa. Berkisar antara ada 500 (juta) sampai yang paling rendah itu ada Rp50 juta untuk per kepala," ungkapnya.
 Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang tunai hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat jajaran Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/8/2026). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT) |
5. Respons Unsoed
Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto telah buka suara mengenai kasus ini. Juru Bicara Unsoed, Edi Santoso, mengaku belum mengetahui secara pasti perkara yang sedang ditangani KPK maupun status hukum orang-orang yang menjalani pemeriksaan dalam proses tersebut.
"KPK sedang melakukan proses pemeriksaan, tetapi kami sendiri belum tahu sesungguhnya kasus apa dan orang-orang yang kemudian dibawa ke sana itu status hukumnya seperti apa," ucap Edi dikutip dari Antara, Jumat (21/8).
Unsoed, ujar Edi, untuk sementara waktu belum mengambil sikap lebih lanjut karena masih menunggu penetapan atau pernyataan resmi KPK mengenai perkara tersebut.
Menurut dia, pihak universitas akan menyampaikan sikap setelah memperoleh kejelasan resmi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung.
"Kita tunggu kejelasan dulu, jadi sementara belum ada sikap apa-apa. Tentu kita akan menghormati semua proses hukum, tetapi tentang seperti apa, mari kita tunggu dari KPK," ucap Edi.
6. Nasib mahasiswa
Taufik dalam periode sama juga menyinggung nasib mahasiswa yang diduga diperas. Menurutnya, status mahasiswa tersebut tak terkena dampak penegakan hukum yang berjalan.
"Memang ada yang tahun 2025 termasuk pun yang 2026 dapat kami tegaskan begitu bahwa KPK dalam rangka penegakan hukum yang saat ini berjalan itu tidak masuk ke ranah dari sisi status ke mahasiswanya," ucapnya.
"Jadi, mahasiswa yang bersangkutan tetap bisa menjalankan proses belajar-mengajar seperti biasa karena ini memang bukan ranah untuk kita di penegakan hukumnya," lanjutnya.
Namun, KPK menyerahkan sepenuhnya perihal evaluasi atau koreksi kepada pihak rektorat dan Kementerian Pendidikan Tinggi.
"Jadi, murni kita dari sisi penegakan hukum peristiwa pidananya karena ada kuasa atau ada otoritas dari pihak universitas yaitu tentunya rektor dan pihak-pihak yang membantu kemudian itu dinegosiasikan, ditransaksikan dengan sejumlah uang sehingga itu masuk konstruksi pemerasan atau gratifikasi," kata Taufik.
(blq/end)