Pimpinan MPR Soroti Ancaman Bencana, Mitigasi Harus Diperkuat

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana di Indonesia.

Ia menilai kekuatan sebuah negara tidak dapat diukur dari kemampuannya terbebas dari bencana. Kata dia, negara yang kuat justru merupakan negara yang mampu mempersiapkan diri dan melindungi masyarakat ketika bencana terjadi.

"Negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah menghadapi bencana. Negara yang kuat adalah negara yang siap menghadapi bencana dan mampu melindungi rakyatnya," kata Ibas dalam keterangannya, Senin (7/9).

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini turut menyinggung sejumlah bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Mulai dari gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran kawasan adat di Nusa Tenggara Barat (NTB), kekeringan di sejumlah wilayah Jawa, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Ia juga menyoroti aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang kembali menjadi pengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan risiko kebencanaan yang tinggi.

"Mari kita ingat saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah. Kita menyaksikan gempa di NTT, kebakaran kawasan adat di NTB, kekeringan di sejumlah wilayah Jawa, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, serta berbagai bencana lainnya," ucap dia.

Menurut Ibas, bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan terhadap bangunan maupun infrastruktur. Tetapi, juga bisa berdampak hingga mengganggu aktivitas masyarakat dan roda perekonomian.

"Dampaknya bukan hanya kerusakan fisik. Transportasi terganggu, pendidikan terganggu, aktivitas ekonomi terganggu. Dan yang paling penting, keselamatan masyarakat terancam," ujarnya.

Karenanya, Ibas meminta penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons setelah kejadian. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan, lanjut dia, harus diperkuat sejak sebelum bencana terjadi.

Selain itu, Ibas menekankan pemerintah memiliki peran penting dalam membangun sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang lebih kuat dan terpadu.

Ia pun meminta masyarakat dan parlemen terus mengawal langkah pemerintah agar upaya perlindungan terhadap warga tidak hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi.

"Kita harus terus mengawal pemerintah untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan," kata dia.