Walhi: ISPA Marak di Kalimantan, Masker Pemerintah Tak Sesuai Standar

Pemerintah membagikan masker ke masyarakat buntut maraknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang terjadi di Kalimantan imbas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan masker yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan standar.

"Pembagian masker yang dilakukan pemerintah tidak memenuhi standar, misal dengan konsentrasi udara yang berbahaya dan sangat berbahaya itu di atas 300 kemudian kita membagikan masker yang memang tidak standar seperti N95," kata Perwakilan WALHI Kalimantan Barat, Sri, Selasa (15/9).

Ia juga menyebut bahwa masker yang tidak tepat membuat masyarakat tidak mendapat perlindungan penuh dari ancaman asap imbas karhutla.

"Tidak berpengaruh, jadi orang hanya sekadar bermasker tapi secara perlindungan tidak tepat," ucap Sri.

Padahal, kata Sri, kasus ISPA di sejumlah provinsi di Kalimantan terus melonjak. Di Kalimantan Barat, Sri menjelaskan sepanjang bulan Januari hingga 22 Agustus 2026 telah tercatat 165.727 kasus ISPA.

Ia juga menyebut hampir seluruh penduduk Kalimantan Barat terkena ISPA, termasuk lansia, anak-anak, dan balita.

Adapun, di Kalimantan Selatan jumlah kasus ISPA mencapai lebih dari 3.900 kasus. Data ini disampaikan oleh WALHI Kalimantan Selatan. Ia menyebut penanganan ISPA oleh pemerintah setempat belum maksimal.

"Pemerintah bahkan tidak menanggung biaya rumah sakit terhadap masyarakat yang terdampak ISPA di Kalimantan Selatan," kata Sri.

Hal yang serupa juga terjadi di Kalimantan Tengah. Berdasarkan laporan dari WALHI Kalimantan Tengah, kasus ISPA selama Agustus 2026 meningkat sebanyak 3.963. Adapun, Kota Palangka Raya menjadi kota dengan kasus ISPA tertinggi yaitu 17.061 kasus.

Menurut Sri, maraknya laporan kasus ISPA di Kalimantan ternyata tidak membuat pemerintah melakukan penanganan secara komprehensif.

Salah satunya posko kesehatan seperti Puskesmas tidak melakukan pelayanan secara maksimal. Sri menyebut Puskesmas seharusnya melayani 24 jam, tetapi pada akhir pekan justru tutup.

"Saya memantau di minggu yang lalu ketika pemerintah membuat anjuran puskesmas itu siaga 24 jam tapi masih ada di akhir pekan puskesmas yang seharusnya buka 24 jam tapi dia tutup, ketika lihat data data di websitenya dinas kesehatan Kalbar, jumlahnya menurun karena mereka tidak melakukan pelayanan," ucap Sri.