DPD RI Tindaklanjuti Temuan BPK Soal Masalah Berulang di Daerah

DPD RI bakal menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal masalah berulang yang dihadapi keuangan daerah.

Temuan BPK tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2026 yang diserahkan dalam Sidang Paripurna Ke-3 DPD RI Masa Persidangan I 2026-2027, Kamis (8/10).

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta agar laporan BPK menjadi evaluasi tata kelola keuangan di daerah. Menurut dia, anggota DPD RI harus menjadikan laporan BPK sebagai bahan koordinasi dengan pemerintah daerah agar ditindaklanjuti secara konkret.

"Hasil pemeriksaan tersebut harus menjadi bahan bagi DPD RI untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK Rl," ujar Sultan dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Dia menuturkan pengawasan daerah tidak dapat dipisahkan dari kepentingan nasional. Sebab, berbagai persoalan pemerintah dampaknya dirasakan langsung masyarakat di daerah.

Sultan karenanya menekankan agar daerah ditempatkan tujuan utama kebijakan nasional.

"Dalam semangat 'dari daerah untuk Indonesia', kemajuan nasional harus tumbuh bersama kemajuan daerah. Daerah yang berdaya akan memperkuat Indonesia," kata Sultan.

Anggota VI BPK RI Fathan Subchi menjelaskan penyampaian laporan BPK kepada DPD RI telah diatur dalam Pasal 23E ayat (2) UUD 1945. Dia pun memastikan rekomendasi tidak berhenti pada tahap penyampaian laporan, tetapi bergerak menuju penyelesaian persoalan, khususnya temuan yang berulang.

"Hasil pemeriksaan tidak sekadar menjadi catatan administrasi, tetapi dapat mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara, menyelesaikan persoalan daerah yang berulang," ujar Fathan.