Catatan Komisi II DPR soal Gaji PNS Lewat Kopdes, Soroti Bank Daerah

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menanggapi usulan pemeritahan Prabowo Subianto yang akan menyalurkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dibayarkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), bukan lagi lewat bank.

Menurutnya, beberapa asosiasi bank daerah khawatir terhadap perpindahan penyaluran gaji PNS dari bank daerah ke KDKMP.

"Dalam beberapa waktu terakhir, Asosiasi Perbankan Daerah atau Asbanda yang merupakan himpunan dari bank-bank pembangunan daerah seluruh Indonesia mengkhawatirkan adanya perpindahan kas dan transfer gaji dari bank-bank daerah ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)," kata Rifqinizamy saat dihubungi wartawan pada Kamis (15/10).

Jika nanti usulan ini diterapkan, Rifqinizamy juga khawatir dana bank daerah akan terserap ke KDKMP sebanyak 70 persen. Hal ini dikhawatirkan membuat bank-bank daerah dapat kolaps.

"Hal ini tentu membuat dana murah yang ada di bank-bank daerah sejumlah rata-rata 70% akan bergeser dan itu akan membuat banyak bank daerah kita kolaps di Indonesia," ucapnya.

Bagi Komisi II DPR RI, bank daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus dilindungi. Atas dasar itu, sebagai Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy mengusulkan skema penyaluran gaji PNS melalui dua cara.

Pertama, bagi PNS di wilayah pusat dapat langsung melalui KDKMP. Namun, bagi PNS yang berada di daerah, penyaluran gajinya tetap melalui bank daerah dan diperbolehkan bekerja sama dengan KDKMP daerah masing-masing.

"Dengan itu kemudian ekosistemnya tetap terjaga," ucap Rifqinizamy.

Hal ini sebab PNS maupun PPPK memiliki kredit yang dominan berada di bank-bank daerah. Jika penyaluran gaji tidak lagi melalui bank daerah, dikhawatirkan bank daerah kesulitan melakukan pembayaran otomatis (autodebet) terhadap kewajiban PNS dan PPPK tersebut.

"Inilah yang saya kira perlu mendapat perhatian kita, hal-hal teknis tetapi kemudian jangan sampai kebijakan negara yang satu mematikan kemudian ekosistem negara yang lain," ujar politikus NasDem itu.

Sebelumnya, diberitakan pemerintah menyiapkan skema pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Rencana tersebut ditargetkan mulai diterapkan tahun ini atau 2026.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, usulan pembayaran gaji PNS melalui koperasi telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan mekanisme pembayaran tersebut.

"Mekanismenya mungkin udah dianggarin nanti pembayarannya, melalui, sudah diajukan ke Kementerian Keuangan, sudah akan siap dibayarkan," kata Ferry dikutip detikFinance di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/10).

Ketika ditanya apakah pembayaran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih akan dimulai pada 2027 atau tahun ini, Ferry memberikan jawaban singkat. Menurutnya pembayaran akan dilakukan tahun ini.

"Sekarang," tegas Ferry

Meski demikian, Ferry belum menjelaskan secara terperinci mekanisme penyaluran gaji PNS melalui koperasi. Belum dijelaskan pula kapan pembayaran pertama akan dilakukan dan koperasi mana saja yang akan dilibatkan.