Golkar soal Isu Pemilu Tiga Tahap: Draf RUU Belum Jadi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menanggapi isu mengenai rancangan sistem pemilu yang disebut-sebut akan dibagi menjadi tiga tahap.

Sarmuji mengaku belum mengetahui asal-usul informasi tersebut karena hingga kini belum ada draf RUU Pemilu yang rampung.

"Sampai sekarang belum ada RUU Pemilunya. Jadi, yang beredar itu enggak tahu RUU dari mana. Tapi, draf RUU Pemilunya belum ada sampai sekarang, belum jadi," kata Sarmuji di Makassar, Sabtu (17/10).

Sarmuji mengatakan partainya tengah menyerap aspirasi dari anggota DPRD mengenai sejumlah hal yang perlu diperjuangkan dalam revisi UU Pemilu.

"PT kita akan usulkan sekitar 5 persen, bisa 5 persen persis atau 5 persen lebih sedikit," ujarnya.

Pembahasan RUU Pemilu di internal Golkar, kata Sarmuji diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang membawa perbaikan bagi bangsa sekaligus mendukung kepentingan partai dalam menghadapi pemilu mendatang.

Menurut Sarmuji bahwa Golkar menargetkan penambahan jumlah kursi legislatif pada Pemilu berikutnya. Partainya akan berupaya meningkatkan perolehan kursi dibandingkan hasil Pemilu 2024.

"Orientasi kita nambah kursi. Entah kursi tambahnya berapa, kita akan berusaha nambah kursi. Yang harus dipastikan adalah nambah kursi dari tahun 2024 kemarin," ungkapnya.

Penambahan kursi, kata Sarmuji menjadi target yang harus diperjuangkan Golkar. Kegagalan meningkatkan perolehan kursi akan menjadi kegagalan partai dalam menjalankan tugas politiknya.

Terkait peluang kader Golkar yang saat ini menjabat di kabinet untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg), Sarmuji mengatakan bahwa seluruh kader berpeluang mengikuti kontestasi tersebut.

"Ya, semuanya nanti insyaallah akan caleg. Termasuk ketum akan caleg di Papua," pungkasnya.