BNPB Petakan 44 Area Terbakar di Sumsel Diduga Terkait Perluasan Lahan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi 44 area konversi hutan dan perkebunan di Sumatera Selatan (Sumsel) yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ini berdasarkan pemetaan data spasial BNPB yang diselaraskan dengan data ATR/BPN. Area yang terbakar itu meliputi areal sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), KPH, hingga hutan lindung.

Masih dari hasil pemetaan, sebagian besar titik api ditemukan di area perbatasan izin konversi yang mengindikasikan adanya dugaan pembukaan atau perluasan lahan.

Atas temuan tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas para pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi.

Kata dia, penegakan hukum yang tegas (deterrent effect) dinilai sangat krusial agar upaya pemadaman di lapangan tidak sia-sia akibat adanya pihak yang sengaja membakar kembali lahan.

"Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," kata Kristomei saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Kathutla Provinsi Sumsel, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (19/10).

Dalam rapat tersebut, Kristome menekankan pentingnya instruksi Presiden mengenai kolaborasi lintas sektor. Menurut dia, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan sinergi erat antar-kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta sinkronisasi program antara pusat dan daerah.

"Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah," ujarnya.

Meskipun ribuan personel gabungan dan berbagai armada alutsista seperti helikopter telah dikerahkan, BNPB menggarisbawahi perlunya evaluasi berkala terkait keefektifan operasi di lapangan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pergerakan pasukan dan penggunaan sarana prasarana berbanding lurus dengan penurunan luasan serta jumlah titik panas (hotspot).

"Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?," ucap Kristomei.

Sebagai langkah taktis, Kristomei mendorong pembentukan posko-posko operasi kolaboratif yang terbagi berdasarkan klaster wilayah titik panas. Setiap posko diwajibkan memiliki penanggung jawab wilayah yang jelas, peta pembagian tugas, serta kepastian jumlah personel dan alutsista yang dikerahkan.

Selain itu, BNPB juga mendorong pengujian efisiensi dan efektivitas berbagai teknologi pemadaman, baik metode konvensional seperti operasi water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), baik yang berbasis NaCl maupun penggunaan dry ice. Penggunaan teknologi tersebut harus terukur secara saintifik agar tepat sasaran dan hemat anggaran.

Kemudian, terkait ekosistem gambut, BNPB meminta perhatian intensif dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk merumuskan solusi permanen penanganan lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Salah satu langkah teknis yang dibahas adalah pembuatan atau optimalisasi kanalisasi untuk menjaga kelembaban dan membasahi lapisan dalam tanah gambut.

Dalam menghadapi ancaman karhutla, Kristomei menegaskan empat pilar strategi utama penanganan bencana yakni kolaborasi, responsif, inovatif dan siderisasi. Penanganan harus dilakukan secara cepat dalam hitungan menit dan jam guna mencegah eskalasi kebakaran dan meminimalkan dampak buruk polusi asap terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam arahannya, Kristomei juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas serta kejujuran data personel di posko lapangan. Jumlah personel yang dilaporkan harus sesuai dengan fakta di lapangan untuk menjamin kesejahteraan, keselamatan, serta pemeriksaan kesehatan bagi para petugas yang telah bekerja keras memadamkan api di lapangan.

"BNPB tetap mendukung, tapi juga kita akuntabilitas di lapangan. Kalau memang 100, dukung 100. Orang itu harus 100. Jangan dukung 100, orangnya 10. Nah, gitu ya. Jadi ada harus akuntabilitas di sini ya, bahwa yang kita kuatkan dengan estimasi syarat kinerjanya, sehingga kalau kurang, tambah lagi," tutur Kristomei.

"Kalau perlu, anak-anak 80 di-rontgen-lah paru-parunya itu. Kasihan juga dia. Tapi satu-satu perusahaan bagus saya ini, Pak Dir Ops, free of charge, gratis untuk kerja-kerja yang di sana," sambungnya.