"Perang" Korea Berlanjut di Incheon

Jakarta, CNN Indonesia --

Permasalahan jumlah anggota kontingen hingga dilarangnya pengibaran bendera Korea Utara mewarnai gelaran Asian Games 2014 di Korea Selatan.

Dampak konflik antara Korea Selatan dan Utara sedikit banyak juga mempengaruhi penyelenggaraan Asian Games 2014.

Sepekan berselang usai melakukan tes rudalnya pada Juli 2014, Korea Utara menyatakan keinginannya mengikuti Asian Games yang akan dilaksanakan di Incheon.

Hal ini dinilai positif untuk perkembangan hubungan kedua negara. Sebelumnya, Korut diketahui sempat memboikot Asian Games 1986 dan Olimpiade Musim Panas 1988 di Seoul.

Perundingan Alot

Menanggapi niatan tersebut, Pemerintah Korsel memutuskan memberi dana bantuan untuk kontingen olahraga Korut yang akan mengikuti Asian Games. Jumlah bantuan baru akan ditetapkan setelah mengetahui jumlah anggota kontingen Korut.

Bantuan dimaksud ditujukan untuk operasional, biaya makan dan penginapan selama berlangsungnya acara olahraga se-Asia itu. Selain itu, penyerahan dana bantuan itu juga diharapkan dapat memperbaiki hubungan kerjasama antar Korea.

Dalam acara olahraga serupa sebelumnya, Seoul memang bersedia menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan Korut.

Niatan ini tak berjalan mulus. Korut sempat mengancam mundur. Negara yang dikenal menganut ideologi sosialis ini tuan rumah yang dinilai tertutup mengenai ketentuan melayani sejumlah besar atlet dan ofisial Korut.

Kantor Berita Korea Utara KCNA mengatakan, Seoul mengeluh Pyongyang mengirim terlalu banyak atlet ke pesta olahraga itu. Korsel mengatakan sewajarnya setiap negara membayar ongkos masing-masing delegasinya.

Jelang akhir Agustus lalu, kedua negara kembali mencari kesepakatan.

Korut bersedia mengurangi jumlah delegasinya dari 352 menjadi 273 orang. Jumlah tersebut termasuk atlet, pelatih, dan wasit.

Rencana mengirim tim pemandu sorak yang berjumlah 350 orang juga dibatalkan. Dikabarkan, Korea berusaha membatasi besarnya bendera Korut yang akan dipertunjukkan.

KCNA menyatakan, rencana pengiriman tim ini diharapkan akan menciptakan atmosfir perdamaian.

Pemandu sorak Korea Utara merupakan atraksi populer yang langka. Rakyat Korea Selatan sangat menyukai penampilan mereka lantaran koreografi yang serasi. tim ini terakhir kali muncul pada Kejuaraan Athletik Asia 2005.

Polemik Bendera Korea Utara

Tak hanya masalah skala kontingen, pengibaran bendera negara peserta Asian Games 2014 juga terpaksa ditiadakan. Pemicunya adalah adanya kontroversi berkibarnya bendera Korut di tanah Korea Selatan.

Bendera 45 negara peserta Asian Games sempat menghiasi jalan-jalan utama Incheon dan sembilan kota di sekitarnya. Namun, semuanya lantas diganti bendera Komite Olimpiade Asia dan Asian Games, menyusul protes terkait pengibaran bendera Korea Utara.

Pada Asian Games 2002 di Busan dan Olimpiade Mahasiswa 2003 di Daegu, hal seperti ini tidak menjadi masalah. Bendera Korea Utara bebas berkibar bersama negara peserta lainnya. Kala itu, Korea Selatan mamsih berada di bawah pemerintahan liberal yang mendukung rekonsiliasi dengan Korea Utara.

Larangan ini juga berlaku bagi para pendukung kontingen Korea Utara. Sang tuan rumah membuat peraturan bahwa selama acara itu berlangsung, tidak boleh ada penonton yang mengibarkan bendera Korea Utara.

Pejabat Kejaksaan Agung Publik, polisi, Badan Intelijen Nasional, dan Kementerian Kebudayaan, serta Badan Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan memutuskan aturan tersebut. Peraturan itu menegaskan waktu bendera Korea Utara boleh terlihat.

Bendera negara yang dipimpin Kin Jong-un ini hanya boleh terlihat saat upacara pembukaan dan penutupan ketika negara itu tampil di olahraga terkait. waktu yang diperbolehkan lainnya adalah saat atlet menerima penghargaan, dan di tempat berkumpul para atlet.

"Pendukung kami dilarang membawa dan memperlihatkan bendera negara di semua stadion," ujar juru bicara Korea Utara, Lim Byeong-cheol, seperti dimuat Reuters.

Tensi konflik antara kedua Korea tak juga turun sejak perang pada 1950-1953. Perang yang berakhir hanya dengan gencatan senjata, dan bukan perjanjian damai.