KONI Minta DPR Revisi UU SKN

Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menyarankan DPR untuk merevisi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 mengenai Sistem Keolahragaan Nasional.

Pilihan Redaksi Ketua Tim Transisi: PT Liga Harus Kontak Pihaknya Kemenpora Minta Konsistensi KONI Taufik: Masih Untung Ada yang Mau Jadi Atlet

Usulan tersebut muncul saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KONI, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dan Komisi X DPR RI, Senin (25/5).

"Undang-undang SKN perlu direvisi karena usianya sudah 10 tahun dan sudah tidak relevan dengan kondisi olahraga saat ini," ujar Ketua KONI, Tono Suratman, dalam RDP di Gedung DPR, Jakarta.

"Selain itu (UU SKN) juga perlu disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan olahraga nasional saat ini."

Selain menyarankan Komisi X untuk merevisi UU SKN, KONI juga meminta adanya pemugaran terhadap venue-venue di area Gelora Bung Karno (GBK) agar standar internasional untuk pelatnas dan Juga persiapan Asian Games 2018 mendatang.

KONI juga meminta adanya pencantuman besaran alokasi anggaran olahraga di kebijakan nasional, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pertanyakan Keputusan Kemenpora

Tak hanya meminta adanya revisi terhadap UU SKN, KONI juga menyoroti pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

KONI menduga keputusan Kemenpora untuk membekukan PSSI justru merupakan pelanggaran dari UU SKN itu sendiri.

"Ada kemungkinan keputusan Kemenpora bertentangan dengan UU SKN, karena pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemberian sanksi," ujar Tono dalam RDP.

"Pemerintah hanya memiliki kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan olahraga nasional." (har/har)