Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, mengatakan pihaknya tidak akan mencabut SK pembekuan PSSI begitu saja. Imam menyatakan pihaknya akan tetap memberikan syarat kepada PSSI sebelum mencabut pembekuan.
Hal tersebut diungkapkan Imam usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (24/2), bersama Ketua Komite Ad Hoc bentukan FIFA dan AFC, Agum Gumelar.
Agum mengatakan pihak Kemenpora akan mencabut SK pembekuan PSSI yang dijatuhkan sejak 17 April 2015. Namun, Imam mengaku tidak akan mencabut SK pembekuan PSSI dengan mudah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dicabut harus tetap ada persyaratan reformasi harus ditegakkan dan dijalankan. Ke depan reformasi harus tetap berjalan. Akuntabilitas harus ditegakkan. Pemerintah seperti yang dibilang Pak Agum ada di bagian yang tak terpisahkan, baik struktural maupun koordinasi dengan PSSI," ujar Imam.
Salah satu syarat yang diisyaratkan Imam adalah PSSI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mencari kepengurusan baru. Selain itu Imam juga menginginkan kompetisi yang bersih.
"KLB adalah solusi. Akuntabilitas adalah sebelum liga harus jelas dengan kontrak pemain, pelatih, dan sebagainya. Tidak boleh ada lagi tunggakan gaji pemain dan tak boleh lagi pemain disia-siakan karena ini kebutuhan mereka," ucap Imam.
"yang kedua setelah kompetisi dan turnamen, harus jelas laporan keuangannya. Untuk klub berapa, operator berapa," sambung Imam.
Agum sendiri menganggap permintaan KLB yang diinginkan pihak Kemenpora siap dilakukan PSSI, selama berada di jalur Statuta FIFA.
"Kalau KLB, selama itu dalam jalur Statuta FIFA tidak masalah. Namun, harus sesuai dengan jalur itu," ucap Agum.
Agum dan Imam mengatakan hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi akan dilaporkan ke FIFA yang akan menggelar Kongres di Swiss, Jumat (26/2).
"Karena ini Kongres FIFA dan kami berharap nanti pemerintah juga harus ada dalam kongres itu. Siapa yang akan berangkat belum diputuskan," tegas Imam.
(har)