Menpora Minta PBSI Dukung BWF Memerangi Pengaturan Skor

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mendukung langkah Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) yang mengeluarkan kode etik anti pengaturan skor dan taruhan. Upaya dilakukan BWF guna manjaga asas fair play pertandingan di cabang olahraga itu.

Menpora RI, Imam Nahrawi pun meminta otoritas bulu tangkis Indonesia (PBSI) menindaklanjuti kebijakan BWF tersebut. Bahkan, pemerintah menegaskan agar PBSI menerapkan berbagai langkah agar aturan itu dapat menjadi gerakan nasional di sektor perbulutangkisan Tanah Air.

“Pengaturan skor pertandingan dan taruhan memang tidak sesuai dengan prinsip fair play dan merusak nilai-nilai sportivitas. Praktik kotor Ini bisa terjadi dimana pun," ujar Imam, seperti dikutip dalam rilis resmi Kemenpora RI.

Pilihan Redaksi Legenda Bulutangkis: Kibarkan Terus Merah Putih di Dunia Sebelas Wakil Indonesia untuk Ajang India Terbuka 2016 Bully Atlet Bulutangkis dan Semangkuk Mie Ayam

"Karena itu, pemain, ofisial tim, staf event, wasit, termasuk pekerja sukarela di bulutangkis, harus dihukum seberat-beratnya jika terlibat dalam pengaturan skor dan taruhan,” ujarnya.

BWF memang baru saja mengeluarkan kode etik yang ketat terkait pengaturan skor dengan ancaman larangan seumur hidup berkecimpung di bulutangkis bagi atlet maupun ofisial yang kedapatan melakukan perbuatan itu.

Menurut Menpora, rambu-rambu yang tegas itu menjadi langkah antisipatif sekaligus represif terhadap adanya potensi dan indikasi praktik tidak sehat dalam pertandingan bulutangkis.

Kode etik ini sangat penting, terutama ketika skandal pengaturan skor (match fixing) sudah terungkap di beberapa cabang olahraga, seperti sepak bola dan tenis internasional.

Menpora yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Semarang menegaskan, pengaturan skor dan taruhan yang merusak pertandingan, merupakan musuh utama yang harus terus diperangi.

Ketika berbagai pertandingan bulutangkis domestik dan internasional makin marak di Indonesia, Imam melanjutkan, PBSI harus mempunyai perangkat pencegahan untuk memastikan bahwa pengaturan skor dan taruhan tidak masuk ke arena pertandingan.

Dengan demikian bisa mencegah kasus-kasus, seperti yang terjadi pada sepakbola nasional di masa lalu yang berdampak pada terpuruknya prestasi.

“Bulu tangkis bisa dikatakan merupakan industri olahraga terbesar kedua di Indonesia setelah sepak bola. Jadi potensi masuknya mafia ke industri cukup terbuka," ungkap Imam.

Karena itu, ia menerangkan, PBSI harus proaktif mencegah para pemain, ofisial tim, staf event, wasit, termasuk pekerja sukarela di bulutangkis di Indonesia terlibat pengaturan skor pertandingan, mulai turnamen di level daerah hingga internasional.

"Memerangi pengaturan skor adalah harga mati,” tegas pria asal Bangkalan tersebut. (bac)