Kemenpora: Kehadiran Militer di PSSI Bukan Hal Tabu

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak mempermasalahkan bakal calon Ketua Umum PSSI yang berlatar belakang militer. Yang penting pemimpin terpilih nantinya mampu menjaga relasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah.

Pilihan Redaksi Komite Pemilihan Pertanyakan Lokasi KLB PSSI Baru Ada Dua Bakal Calon Ketua Umum PSSI Menpora: Indonesia Tak Boleh Kalah Lawan Malaysia

PSSI akan menggelar kongres luar biasa pada 17 Oktober mendatang untuk memilh kepengurusan yang baru, termasuk jabatan ketua untuk menggantikan La Nyalla Mattalitti yang terjerat kasus korupsi.

Komite Pemilihan PSSI mengumumkan bahwa sejauh ini, Senin (29/8), baru ada dua orang yang dicalonkan anggota PSSI untuk menjadi ketua umum. Mereka adalah Mantan Panglima TNI Moeldoko dan Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi.

“Sebelumnya PSSI juga pernah dipimpin dengan Agum Gumelar yang juga berlatar belakang militer. Jadi, itu bukan suatu yang tabu. Tapi sekali lagi, semua tergantung pemengang suara. Sejauh itu harapan dari voters dan sesuai statuta, silakan saja," kata juru bicara Kemenpora, Gatot S Dewa Broto.

Sebelumnya, Gatot pernah mengimbau agar ketum PSSI terpilih nantinya harus memiliki banyak waktu untuk mengurus PSSI dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan.

Meski demikian, Kemenpora menegaskan tidak akan mencampuri mekanisme pemilihan ketua umum yang sudah ditetapkan dalam statuta PSSI.

Gatot juga berharap siapapun ketua yang terpilih nantinya bisa menjaga relasi dengan semua pihak dan mengakomodir kepentingan nasional.

"Harus menjaga hubungan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah. Ini kriteria yang sederhana sebetulnya, tapi kadang-kadang sulit untuk dilakukan,” ujarnya. (jun)