Jakarta, CNN Indonesia -- Wartawan harian lokal di Bandung, Zezen Zainal Mutaqin, akhirnya melaporkan intimidasi 'preman' yang diterimanya dan keluarganya ke polisi.
Pria yang bekerja untuk
Tribun Jabar itu mendapat intimidasi agar berhenti memberitakan dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 yang berlangsung di Jawa Barat.
Bukan hanya dirinya, intimidasi itu pun diterima keluarga yakni istrinya saat ia sedang tak berada di rumah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya menilai kejadian ancaman serta intimidasi ini sudah keterlaluan dan sangat berlebihan, ya karena sudah menyentuh dan menimpa keluarga saya," kata Zezen di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Rabu (21/9), seperti dikutip dari
detik.com.
Ancaman muncul setelah wartawan tersebut membuat berita berjudul '
Menpora Ingatkan PB PON (Hati-Hati Penggunaan Dana. Jangan Sampai Kasus PON Riau Terulang)' yang tayang pada koran cetak
Tribun Jabar edisi Sabtu (17/9) dan media dalam jaringan
tribunnews.com.
Istri Trauma
Zezen mengungkapkan intimidasi datang dalam dua bentuk yaitu pesan-pesan singkat lewat telepon seluler dan juga intimidasi langsung pada istrinya. Dua pria tak dikenal menyambangi rumah Zezen pada Selasa (20/9) kemarin, sekitar pukul 10.30 WIB. Waktu itu Zezen sudah pergi kerja, sedangkan di rumah hanya ada istrinya.
"Istri saya langsung menelpon saya dengan nada ketakutan. Menurut dia, kedua orang tak dikenal itu mirip preman, yang satu bertato di tangan. Mereka menanyakan soal keberadaan saya, kapan saya pulang dan ada di rumah. Ya mereka sudah mengintimidasi saya dan keluarga," ujar Zezen.
Pihak pengancam, sambung Zezen, mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengklaim keberatan dengan berita tulisan Zezen yang dianggap mengkritisi penyelenggaran PON Jabar.
Siapa yang menghambat aktivitas jurnalistik atau menghalangi-halangi tugas wartawan, maka ada ancaman pidananya.Cecep Burdansyah |
"Dia mengaku sebagai anggota LSM. Dia meminta saya mengangkat telepon. Dalam perbincangan itu, dia keberatan dengan pemberitaan soal PON terbitan Sabtu yang saya buat. Dia dan teman-temannya yang mengaku tersinggung dengan berita tersebut meminta bertemu saya," tuturnya.
Bukan hanya itu, Zezen mengaku orang-orang tak dikenal tersebut mengancam mendatangi rumahnya. Meski belum dapat dipastikan apakah mereka berkelompok, Zezen menduga pengancam telepon dan SMS serta kedatangan dua 'preman' itu saling keterkaitan.
"Istri saya mengalami trauma berat sampai gemetaran saat saya telepon," kata Zezen kepada
CNN Indonesia.com, Selasa (20/9). "Sekarang saya masih fokus mengamankan keluarga saya ke orang-orang terdekat.
Ancaman dan intimidasi itu, kata Zezen, sudah bertentangan dengan UU Pers. Maka itu, pihaknya melaporkan sang pengancam dengan Pasal 18 UU No.40/1999 tentang Pers.
"Siapa yang menghambat aktivitas jurnalistik atau menghalangi-halangi tugas wartawan, maka ada ancaman pidananya," ujar Cecep Burdansyah, pemimpin redaksi
Tribun Jabar yang mendampingi Zezen di Mapolda Jabar.
Cecep memercayakan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada Polda Jabar.
"Kita belum bisa memastikan apakah para pengancam itu satu rangkaian atau bukan. Kami serahkan kepada polisi untuk mengungkapnya," kata Cecep.
 Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan merupakan Ketua Umum PB PON XIX/2016. (CNN Indonesia/Gilang Fauzi) |
Tanggapan Ketum PB PONSecara terpisah, dikutip dari
Antara, Ketua Umum PB PON XIX/2016 yang juga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta kasus intimidasi yang menimpa Zezen agar dituntaskan.
"Iya silakan, saya mendorong agar dituntaskan karena itu sudah mengganggu. Kami ingin wajah PON yang bersih dan tidak intimidasi," kata Ahmad Heryawan, di Media Center Utama PON XIX di kota Bandung.
Pria yang akrab disapa Aher ini menegaskan PB PON XIX tidak ada sangkut pautnya dengan tindakan anggota LSM dan ormas yang mengintimidasi wartawan Tribun Jawa Barat terkait berita tentang upacara pembukaan PON XIX.
"Saya tegaskan di sini PB PON tidak ada hubungan apapun dengan yang meneror itu. Tidak ada keterlibatan ormas atau LSM di PB PON, kalaupun ada itu adalah relawan. Relawan daftar resmi ke kami," kata dia.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih yang meninjau pelaksanaan PON XIX/2016 di Bandung meminta PB PON transparan dalam pemakaian anggaran.
Tahun ini perhelatan tersebut menghabiskan dana sekitar Rp 2,3 triliun.
"Tapi tentunya ada catatan, bagaimana semua ini harus dilakukan dengan transparan. Kami minta ketua PB PON agar sesuai dilakukan dengan sangat transparan. Sehingga kegiatan olahraga ini tidak ada yang menyisakan masalah hukum," tegasnya.
(antara/bac)