Kemenpora Rakor Penguatan MoU Kepemudaan dan Keolahragaan
CNN Indonesia
Selasa, 09 Mei 2017 17:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenpora Samsudin didampingi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sandi Suwardi Hasan membuka Rapat Koordinasi Penguatan Pembahasan Memorandum Of Understanding (MoU) Kepemudaan dan Keolahragaan di Bogor, Selasa (9/5).
Rakor tersebut bertujuan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Kemenpora. Samsudin menyampaikan dalam pelaksanaan MoU yang sudah dilakukan harus di tindaklanjuti melalui Perjanjian Kerjasama (PKS).
"Terkait dengan PKS ini tentu harus ditindaklanjuti di tingkat eselon satu. Saya berpikir apabila MoU yang sudah dilakukan tidak ditindaklanjuti dengan teknis-teknis yang ada, berarti MoU tersebut hanya menjadi sebuah kebijakan yang ada di tataran dokumen, setelah itu selesai. Karena tidak dilanjuti di tataran eksekutif," ucap Samsudin.
Samsudin mencontohkan seperti pada MoU pertukaran pemuda. Menurutnya, pertukaran pemuda seringkali untuk menanggung biaya transportasi dari negara masing-masing kalau MoU-nya berupa antarnegara. Sementara dari Indonesia hanya menanggung biaya akomodasi dan konsumsi. Begitu juga saat Indonesia ke luar negeri, Kemenpora menanggung transportasinya.
"Artinya bahwa ini tidak jauh beda saat kita mengadakan pelatihan di unit teknis masing-masing baik itu di kepemudaan maupun di keolahragaan. MoU inilah yang menjadi dasar kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan," ujarnya.
Hal lain yang dikatakan Samsudin, terkait perjalanan luar negeri. Menurutnya, mekanisme perjalanan keluar negeri tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau pada tahun yang lalu harus ada persetujuan Sesmen untuk esselon II dan III. Untuk esselon I harus persetujuan menteri selanjutnya Kemenlu dan sebagainya. Tetapi, sekarang semua data input berasal dari Kemenpora.
"Untuk itu, kalau memang kebutuhan perjalanan keluar negeri di Kemenpora sangat besar, maka mau tidak mau kami harus mengembangkan input data yang tidak hanya di biro perancanaan tapi juga input data yang ada di sesdep," ucap Samsudin.
Rakor tersebut bertujuan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Kemenpora. Samsudin menyampaikan dalam pelaksanaan MoU yang sudah dilakukan harus di tindaklanjuti melalui Perjanjian Kerjasama (PKS).
Lihat juga:Bos Dorna: Rossi Bebas Bikin Tim di MotoGP |
"Terkait dengan PKS ini tentu harus ditindaklanjuti di tingkat eselon satu. Saya berpikir apabila MoU yang sudah dilakukan tidak ditindaklanjuti dengan teknis-teknis yang ada, berarti MoU tersebut hanya menjadi sebuah kebijakan yang ada di tataran dokumen, setelah itu selesai. Karena tidak dilanjuti di tataran eksekutif," ucap Samsudin.
Samsudin mencontohkan seperti pada MoU pertukaran pemuda. Menurutnya, pertukaran pemuda seringkali untuk menanggung biaya transportasi dari negara masing-masing kalau MoU-nya berupa antarnegara. Sementara dari Indonesia hanya menanggung biaya akomodasi dan konsumsi. Begitu juga saat Indonesia ke luar negeri, Kemenpora menanggung transportasinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Marquez: Saya Kira Zarco Itu Rossi |
Hal lain yang dikatakan Samsudin, terkait perjalanan luar negeri. Menurutnya, mekanisme perjalanan keluar negeri tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau pada tahun yang lalu harus ada persetujuan Sesmen untuk esselon II dan III. Untuk esselon I harus persetujuan menteri selanjutnya Kemenlu dan sebagainya. Tetapi, sekarang semua data input berasal dari Kemenpora.
"Untuk itu, kalau memang kebutuhan perjalanan keluar negeri di Kemenpora sangat besar, maka mau tidak mau kami harus mengembangkan input data yang tidak hanya di biro perancanaan tapi juga input data yang ada di sesdep," ucap Samsudin.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK