Iran Terancam Sanksi AFC karena Campur Tangan Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) terancam mendapat sanksi dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) terkait campur tangan pemerintah setempat.

AFC memberikan peringatan kepada Iran agar persoalan sepak bola di Negeri Para Mullah itu tidak direcoki pemerintah di negara tersebut.

Lihat juga: Pemain Pengganti Ubah Nasib Timnas Indonesia di Piala AFF

Peringatan itu muncul setelah parlemen Iran mengesahkan undang-undang yang melarang mempekerjakan pensiunan di lembaga pemerintah, negara, atau publik yang menggunakan dana atau fasilitas negara.

Dikutip dari Sportskeeda berdasarkan laporan AFP, undang-undang itu berlaku juga untuk Presiden FFIRI, Mahdi Taj, dan sejumlah anggota dewan lainnya.

Melalui situs resminya, AFC mengatakan terus memantau situasi di Iran secara ketat. AFC juga menegaskan bahwa FFIRI merupakan lembaga non-pemerintah dan melarang pensiunan terlibat di dalamnya.

Timnas Iran terancam dicoret dari kepesertaan di Piala Asia 2019. (REUTERS/Osman Orsal)

"Semua anggota asosiasi harus memenuhi tugas mereka tanpa campur tangan pihak ketiga baik dari pemerintah atau parlemen," demikian pernyataan resmi AFC.

"AFC memiliki kebijakan nol toleransi terhadap setiap campur tangan pihak ketiga dalam anggota asosiasi mereka dan berharap dalam kurang dari dua bulan sebelum Piala Asia 2019 FFIRI dapat mempertahankan kemandiriannya dan terhoindar dari sanksi apa pun," AFC menambahkan.

Hanya saja jika pemerintah Iran tetap ikut campur dalam urusan sepak bola, maka timnas Iran bisa dicoret dalam kepesertaan di turnamen Piala Asia 2019 yang digelar di Uni Emirat Arab, Januari mendatang. Di Piala Asia 2019 timnas Iran tergabung dalam Grup D bersama Irak, Yaman, dan Vietnam.

Lihat juga: Jempol Telunjuk Riko Simanjuntak di Laga Timnas Indonesia

Sebelumnya badan sepak bola dunia, FIFA, pernah menangguhkan Iran pada November 2006 dari partisipasi di sepak bola internasional atas dasar campur tangan pemerintah dalam asosiasi sepak bola nasional. Tetapi larangan itu dicabut kurang dari sebulan setelah sanksi dijatuhkan. (sry/ptr)