Permasalahan itu terjadi di cabor hoki SEA Games 2019 ketika tim Indonesia dilarang tampil usai mendapatkan penolakan dari Federasi Hoki Asia (AHF).
Penolakan itu merupakan buntut dari dualisme kepengurusan hoki di Indonesia. Ada dua badan yang berdiri di Indonesia yaitu Federasi Hoki Indonesia (FHI) dan Pengurus Besar Persatuan Hoki Seluruh Indonesia (PB PHSI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fritz mengungkapkan hak untuk mengirimkan cabor ke ajang multievent sebenarnya menjadi milik National Olympic Committee (NOC). Dalam pelaksanannya, NOC juga seharusnya berkoordinasi dengan KONI Pusat untuk menyeleksi cabor-cabor yang bisa diberangkatkan dan bisa memperoleh prestasi.
Ilustrasi hoki. (Istockphoto/Nikada) |
Persoalannya, lanjut Fritz, kemungkinan federasi yang diberangkatkan tidak bisa melobi federasi internasionanya. Sehingga, hal-hal yang diprotes FHI tidak digubris FIH maupun AFH.
"Padahal SEA Games charter disebut tujuannya untuk mempererat persahabatan negara-negara di Asia Tenggara. Ini kegagalan dalam diplomasi yang dilakukan CdM (Chef de Mission) dan NOC kita. Ini lebih ke gagalnya diplomasi pengurus hoki yang berangkat dan CdM. Tragis sekali," ungkapnya.
Sebelum kisruh Tim Hoki Indonesia tak bisa bertanding, cabor dance sport lebih dulu memunculkan polemik.
Kemenangan Dwi Cindy Desyana dan kalungan medali emas yang melingkar di leher Cindy ternyata tidak berdampak pada kontingen Indonesia.
Nomor women breaking dalam dance sport yang diikuti oleh Cindy ternyata dikategorikan laga eksebisi. Hanya ada dua peserta yang ikut dalam nomor tersebut sehingga tak memenuhi syarat minimal sebuah nomor resmi dipertandingkan di SEA Games.
[Gambas:Video CNN]
Keanehan dari kasus tersebut adalah kondisi nomor yang hanya diiikuti dua negara itu beserta perubahan statusnya baru diketahui sehari sebelum SEA Games 2019 resmi dibuka. Tepatnya pada saat council meeting saat seluruh atlet dance sport Indonesia sudah berada di Filipina.
Dalam kasus ini, Fritz mengatakan minimnya diplomasi atau lobi-lobi yang dilalukan federasi dance sport Filipina terhadap negara peserta lain sebagai alasan. Alhasil, hanya dua negara yang jadi peserta.
"Peserta mundur dalam sebuah event itu adalah hal biasa yang tidak bisa diantisipasi oleh peserta lain. Mereka melakukan persiapan dan apapun yang terjadi pada saat pertandingan itu di luar jangkauan," kata Fritz kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/12).
Dance sport yang diikuti Dwi Cindy hanya dianggap sebagai ekshibisi. (Dok. CdM SEA Games 2019) |
Namun, PB PGSI melobi dengan memberikan bantuan pelatihan kepada atlet gulat Vietnam untuk berlatih di Indonesia. Kemudian, atlet Vietnam tersebut bisa tampil di SEA Games 1997 dan membantu memenuhi persyaratan batas minimal peserta.
Lebih lanjut praktisi olahraga nasional, Djoko Pekik menambahkan bermasalahnya dua cabor di SEA Games merupakan tamggung jawab NOC. Semestinya, sebelum memberangkatkan ke SEA Games NOC sudah tahu kondisi masing-masing cabor berikut tahapan-tahapan yang harus dilakukan.
"Pada saat Entry By number, jika ada kelas/ nomor/ cabor yang jumlah pesertanya kurang dari persyaratan, pasti langsung di coret. Kedua Entry by name, setelah semua negara menerima daftar nomor pertandingan yang memenuhi syarat maka disusuli daftar nama atlet yang akan bertanding."
Olahraga Indonesia seringkali dipusingkan oleh hal-hal di luar teknis pertandingan. Semestinya hal ini bisa diselesaikan di awal sehingga atlet bisa konsentrasi maksimal mengeluarkan seluruh hasil latihan untuk menghadapi lawan.
Bukan malah kemudian menyesali diri karena nomor yang mereka ikuti hanya dianggap laga eksebisi. Bukan malah kecewa dan sakit hati karena mereka bahkan tak bisa merasakan kekalahan di arena pertandingan lantaran sudah divonis kalah karena tak bisa melangkah menuju pertempuran. (ptr)
Ilustrasi hoki. (Istockphoto/Nikada)
Dance sport yang diikuti Dwi Cindy hanya dianggap sebagai ekshibisi. (Dok. CdM SEA Games 2019)