Menpora: Permintaan Rp2,7 T dari Papua untuk PON Masih Dikaji
CNN Indonesia
Selasa, 11 Feb 2020 16:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan permintaan Rp2,7 triliun oleh Pemprov Papua untuk PON 2020 masih dikaji sejumlah pihak termasuk Kemenpora.
Menpora mengaku mengetahui permintaan tambahan anggaran yang disodorkan Pemprov Papua tersebut. Menurut Zainudin, pihaknya belum bisa memastikan permintaan itu dikabulkan atau tidak.
"Saat ini masih sedang dalam review. Kami hati-hati betul soal ini. Tim review bukan hanya dari Kemenpora, tapi juga melibatkan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," ujar Zainudin yang ditemui CNNIndonesia.com di Kantor Kemenpora, Selasa (11/2).
"Kalau sudah dikaji, lalu kami akan konsultasikan ke pihak Kejaksaan dan Kepolisian," ucap Zainudin menambahkan.
Dijelaskan Zainudin, sejumlah aspek tengah diteliti tim pengkaji permintaan tambahan dana tersebut. Salah satunya meneliti kebutuhan dana oleh Pemprov Papua itu.
"Kami belum tahu [bisa bertambah anggaran atau tidak]. Kami masih review kebutuhan dan kekurangan dananya itu untuk apa. Sehingga saya belum bisa memberi penjelasan soal permintaan itu," tutur Menpora.
Menpora Temui Gubernur Papua
Sementara itu, terkait penolakan 10 cabang olahraga PON 2020, Menpora Zainudin Amali akan menemui Gubernur Papua Lukas Enembe. Rencananya Zainudin akan bertolak ke Papua dalam agenda kunjungan kerja memantau persiapan PON 2020 pada Rabu (12/2).
"Mudah-mudahan di sana saya bisa bertemu Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Wakil Gubernur [Klemen Tinal]. Kami akan ngobrol-ngobrol tentang itu [penolakan 10 cabor PON]," ujar Zainudin.
"Tapi kami konsentrasi dahulu urusan persiapan yang ada di Papua," tutur Zainudin melanjutkan.
Sebelumnya Lukas Enembe menolak 10 cabor PON 2020. Dari penolakan itu muncul usulan provinsi pendamping sebagai tuan rumah multievent empat tahunan tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Setelah Jawa Timur dianggap layak menjadi pendamping Papua, Lukas Enembe menolak. Kondisi ini membuat 10 cabor yang ditolak itu menjadi tidak jelas. Padahal 10 cabor itu sudah menggelar kualifikasi PON.
Lanjut Zainudin, sebagai Ketua Umum PB PON, Gubernur Papua berhak menentukan kebijakan. Namun, kebijakan yang diambil pastinya akan dikomunikasikan dengan pihak KONI dan Kemenpora.
"Mohon bersabar. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Kami akan bicara baik-baik dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Apalagi tanggal 13 [Februari] ini ada CdM [Chief de Mission] Meeting di Papua. Seluruh KONI Daerah datang berkumpul di Jayapura dan pasti ini akan jadi bahasan," ungkap Menpora.
Menpora mengaku sudah ada beberapa daerah yang menyampaikan keinginannya untuk menjadi tuan rumah pendamping PON 2020 di Papua. Jawa Timur diakui sebagai daerah yang paling serius menyatakan keinginannya.
"Jadi belum ada keputusan dari Menpora maupun KONI daerah mana yang akan menggelar 10 cabor itu. Tentu ada kriteria-kriteria yang akan kami terapkan apabila kami menunjuk salah satu Provinsi yang bakal menggelar 10 cabor itu," jelas Zainudin.
Untuk bisa menggelar PON di dua Provinsi dibutuhkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2007 soal pelaksanaan PON dari yang sebelumnya digelar di satu provinsi menjadi dua provinsi. Perubahan PP itu sudah diusulkan sejak era Imam Nahrawi menjadi Menpora, namun dipercepat untuk mengakomodir 10 cabor yang dicoret dari PON 2020 karena sudah menggelar kualifikasi.
Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2007 itu disebut Menpora sudah ditandatangani Presiden dan sekarang sudah diregistrasi. Belum dapat dipastikan kapan perubahan PP itu bisa diresmikan.
"Untuk 10 cabor itu di mana belum diputuskan. Kami tetap akan komunikasikan dulu ke PB PON, Gubernur Papua. Sempat disampaikan Ketua Umum KONI ke Presiden, tapi belum memberikan keputusan apa-apa," kata Zainudin.
Sepuluh cabang olahraga yang mendapat penolakan adalah Balap Sepeda, Bridge, Dansa, Gate Ball, Golf, Petanque, Ski Air, Soft Tenis, Tenis Meja, dan Woodball. (ttf/sry/sry)
Menpora mengaku mengetahui permintaan tambahan anggaran yang disodorkan Pemprov Papua tersebut. Menurut Zainudin, pihaknya belum bisa memastikan permintaan itu dikabulkan atau tidak.
"Saat ini masih sedang dalam review. Kami hati-hati betul soal ini. Tim review bukan hanya dari Kemenpora, tapi juga melibatkan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," ujar Zainudin yang ditemui CNNIndonesia.com di Kantor Kemenpora, Selasa (11/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menpora Temui Gubernur Papua
Sementara itu, terkait penolakan 10 cabang olahraga PON 2020, Menpora Zainudin Amali akan menemui Gubernur Papua Lukas Enembe. Rencananya Zainudin akan bertolak ke Papua dalam agenda kunjungan kerja memantau persiapan PON 2020 pada Rabu (12/2).
 Lukas Enembe selaku Ketua PB PON punya kebijakan menentukan cabor di PON 2020. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan) |
"Tapi kami konsentrasi dahulu urusan persiapan yang ada di Papua," tutur Zainudin melanjutkan.
Sebelumnya Lukas Enembe menolak 10 cabor PON 2020. Dari penolakan itu muncul usulan provinsi pendamping sebagai tuan rumah multievent empat tahunan tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Setelah Jawa Timur dianggap layak menjadi pendamping Papua, Lukas Enembe menolak. Kondisi ini membuat 10 cabor yang ditolak itu menjadi tidak jelas. Padahal 10 cabor itu sudah menggelar kualifikasi PON.
Lanjut Zainudin, sebagai Ketua Umum PB PON, Gubernur Papua berhak menentukan kebijakan. Namun, kebijakan yang diambil pastinya akan dikomunikasikan dengan pihak KONI dan Kemenpora.
"Mohon bersabar. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Kami akan bicara baik-baik dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Apalagi tanggal 13 [Februari] ini ada CdM [Chief de Mission] Meeting di Papua. Seluruh KONI Daerah datang berkumpul di Jayapura dan pasti ini akan jadi bahasan," ungkap Menpora.
 |
"Jadi belum ada keputusan dari Menpora maupun KONI daerah mana yang akan menggelar 10 cabor itu. Tentu ada kriteria-kriteria yang akan kami terapkan apabila kami menunjuk salah satu Provinsi yang bakal menggelar 10 cabor itu," jelas Zainudin.
Lihat juga:Klausul Kontrak Unik Klopp di Liverpool |
Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2007 itu disebut Menpora sudah ditandatangani Presiden dan sekarang sudah diregistrasi. Belum dapat dipastikan kapan perubahan PP itu bisa diresmikan.
"Untuk 10 cabor itu di mana belum diputuskan. Kami tetap akan komunikasikan dulu ke PB PON, Gubernur Papua. Sempat disampaikan Ketua Umum KONI ke Presiden, tapi belum memberikan keputusan apa-apa," kata Zainudin.
Sepuluh cabang olahraga yang mendapat penolakan adalah Balap Sepeda, Bridge, Dansa, Gate Ball, Golf, Petanque, Ski Air, Soft Tenis, Tenis Meja, dan Woodball. (ttf/sry/sry)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK