Liga 1 Wajib Tes PCR, PSSI Cari Solusi

Rencana penyelenggaraan kembali Liga 1 2020 menghadapi tantangan berat dari sisi finansial terkait kewajiban tes Polymerase Chain Reaction (PCR) yang disebut Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR membahas kebijakan strategis menghadapi kebiasaan normal baru atau New Normal di bidang pendidikan, pariwisata, olahraga, dan perpustakaan, Rabu (17/6), Doni menegaskan belum mengizinkan olahraga yang melibatkan kerumunan dan kontak fisik, serta mewajibkan setiap perangkat sepak bola di dalam kompetisi melakukan PCR bukan rapid tes sebagai persyaratan wajib.

"Kalau mau dilakukan, yang perlu disiapkan adalah semua pemain bola harus mengikuti ketentuan, seperti yang dilakukan beberapa negara Eropa, PCR harus dicek kesehatannya terbebas covid-19, tidak ada penonton. Untuk hal ini kami belum bicara dengan PSSI," kata Doni.

Anggota Exco PSSI, Yoyok Sukawi, tak memungkiri tes PCR menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan klub Liga 1 sebelum memulai kompetisi di tengah pandemi, namun bakal berimbas pada finansial klub.

"Dengan situasi Covid-19 kami juga meminta supaya dilalukan tes PCR supaya aman juga kesehatannya. Tapi dari sisi bisnis itu jadi beban tambahan yang berat buat klub," kata Yoyok melalui sambungan telepon dengan CNNIndonesia.

Yoyok mengatakan PSSI maupun LIB tengah merumuskan protokol kesehatan beserta solusi yang bakal diambil, termasuk mencoba mengatur semua biaya protokol kesehatan dibebankan kepada LIB karena PSSI memprediksi klub akan keberatan jika biaya tes PCR menjadi tanggungan klub.

Liga 1 2020 baru berjalan tiga pekan. (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)

PSSI maupun LIB juga disebut Yoyok harus melakukan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan maupun Gugus Tugas demi menekan biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan protokol kesehatan yang diminta. Pemerintah juga diharapkannya untuk tidak hanya meminta tapi turut membantu dan menuntun dengan mempermudah mendapatkan alat tes PCR yang dimaksud.

"Jadi kami mencoba mencari jalan bagaimana liga bisa jalan tapi tidak begitu memberatkan klub. Kalau LIB dan PSSI mampu, pasti akan ditanggung segala macam protokol kesehatannya. Kalau ternyata biayanya besar, kami akan tawarkan untuk dipikul bersama-sama dengan klub," ujarnya.

Yoyok yang juga anggota Komisi X DPR-RI itu menyebut pembahasan jelang bergulir liga masih sangat panjang. Namun, ia berharap sebelum Juli segala permasalahan bisa selesai sehingga bisa segera dibuat keputusan terkait kelanjutan liga.

"PSSI sudah konsultasi ke FIFA, sebelum mulai liga harus ada jeda persiapan dan waktunya sudah diputuskan satu bulan. Jadi misal, contoh kick off September, regulasi PSSI latihan silakan Agustus. Kita juga akan minta izin pemerintah untuk memulai latihan sepak bola di Agustus," jelas Yoyok.

Saat ini protokol yang dikeluarkan Kemenpora, Kepolisian dan Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 tidak sama. Salah satu contoh ketidaksesuaian adalah keberadaan penonton.

Dalam protokol kesehatan yang dikeluarkan Kemenpora disebut penonton maksimal 30 persen dari kapasitas stadion, sedangkan di protokol Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 sama sekali tidak memperbolehkan ada kegiatan yang melibatkan orang banyak.

"PSSI perlu sinkronisasi protokol bersama Gugus Tugas dan pemerintah untuk menyatukan semua persepsi. Pemerintah perlu untuk menyatukan [persepsi] itu supaya satu suara soal kebijakan protokol dan kami berharap supaya itu segera dilakukan supaya segera ada satu garis komando soal protokol, bagaimana pelaksanaannya dan seperti apa," ungkapnya.

Terlebih, klub juga perlu meyakinkan kepada pemainnya bahwa Liga digelar dalam kondisi yang aman. Bahkan, Yoyok menyebut banyak pemain yang masih takut dan meminta jaminan kesehatan jika kompetisi kembali digelar.

Salah satu cara yang bisa dilakukan PSSI untuk meyakinkan pemain itu di antaranya dengan kebijakan protokol kesehatan yang ketat. Tak hanya dari PSSI, tapi juga pemerintah melalui Kemenpora dan Gugus Tugas Covid-19.

"Kemenpora juga harus bertanggung jawab kalau misal ada pemain atau ofisial yang terkena Covid-19. Sebab, karier pemain bisa mati kalau terkena Covid-19, karena itu menyerang paru-paru dan pemain itu yang dilihat VO2Max-nya," tutupnya.

Sementara itu, General Manager Arema FC, Ruddy Widodo menyebut bakal respek dan mendukung keputusan untuk menggelar tes PCR sebelum memulai kompetisi.

"Respect dan support. Insya Allah mendekati September [estimasi Liga 1 kembali dimulai] biayanya sudah murah. Divisi Bisnis LIB pasti sudah memikirkan dan bergerak soal ini," ungkap Ruddy.

[Gambas:Video CNN]