Zainudin Antar Kemenpora Raih Opini WTP Setelah 10 Tahun

Penantian Kementerian Pemudan dan Olahraga (Kemenpora) selama sekitar 10 tahun untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terselesaikan. Menpora Zainudin Amali menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenpora RI Tahun 2019 di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta pada Rabu (22/7) pagi.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahan itu dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Untuk Kemenpora sendiri, WTP kali ini merupakan perjuangan panjang. Terakhir, opini WTP terukir pada tahun 2009. Selanjutnya secara berturut-turut Kemenpora menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sementara pada 2015 dan 2016 mengalami keterpurukan lewat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer.

Raihan Kemenpora atas predikat WTP itu disebut sebagai hal yang harus dipertahankan, serta menjadi tanggung jawab atas keuangan negara yang masuk dalam anggaran Kemenpora.

"Hasil ini menggembirakan sekaligus menjadi tantangan kita untuk mempertahankan. Untuk meraih WTP adalah suatu usaha yang besar. Menurut saya mempertahankan jauh lebih berat dan lebih besar terhadap image yang kurang baik di masyarakat tentang Kemenpora," ujar Zainudin.

Zainudin percaya, perubahan terjadi di Kemenpora karena publik melihat komitmen dan kinerja yang baik, dari tingkat pimpinan atas sampai staf paling bawah. Bersama jajarannya, Menpora bertekad fokus dalam lima program prioritas hingga lima tahun mendatang.

Program prioritas pertama, kata Zainudin, adalah Perbaikan Tata Kelola yang selama ini dinilai sebagai kelemahan Kemenpora. Sementara program prioritas selanjutnya adalah tentang kepemudaan dan keolahragaan.

Kemenpora meraih opini WTP setelah 10 tahun. (Foto: Kemenpora)

Zainudin juga sempat melakukan review terhadap semua regulasi dalam Kemenpora untuk mempercepat pelayanan publik. Menurutnya, Kemenpora dulu terkenal dengan pelayanan publik yang bertele-tele dan berbelit."Saya yakin jika tata kelolanya baik maka yang lain akan menjadi baik tapi jika tata kelolanya buruk maka pasti kegiatan dan program apapun tidak akan menghasilkan hasil yang baik," ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa setiap program yang akan dikeluarkan harus memiliki output, outcome, dan manfaatnya untuk masyarakat. Jika salah satu program tak bisa mengait lima program prioritas, maka program tersebut sebaiknya dicoret dan diganti.

"Semua tidak akan berhasil hanya dengan perintah dan arahan tanpa dukungan para pejabat. Saya berterima kasih kepada para pejabat mulai Pak Sesmenpora, semua deputi hingga ke bawahnya karena mendukung ini, dan ini adalah hasil kita bersama-sama," ujarnya menambahkan.