Nestapa Klub, Tak Punya Suara Tentukan Masa Depan PBSI

Klub-klub Indonesia sudah terbukti jadi tonggak lahirnya banyak pemain-pemain hebat yang mengharumkan negara ini di kancah internasional. Namun mereka justru tak punya suara dalam menentukan masa depan PBSI.

Dalam kiprah mereka dari zaman ke zaman, klub-klub tidak punya suara dalam Musyawarah Nasional (Munas) PBSI. Padahal dalam Munas tersebut, bakal dipilih sosok yang jadi Ketua Umum PBSI.

Dengan kondisi tersebut, hal itu berarti klub-klub tidak punya kekuatan untuk bisa ikut menentukan arah PBSI di tiap perubahan struktur organisasi. Padahal bila merujuk pada fakta yang ada, mayoritas atlet di Pelatnas PBSI adalah hasil binaan klub-klub.

Pihak-pihak yang punya suara di Munas PBSI adalah Pengprov PBSI. Mereka yang punya kendali untuk menentukan sosok yang dirasa pantas memimpin PBSI di tiap gelaran tersebut dilakukan.

Ketua PB Jaya Raya (Jakarta) Imelda Wiguna mengakui sudah sejak lama ia heran dengan situasi ini.

"Logikanya, kenapa juga harus Pengprov? Karena tidak semua Pengprov punya kontribusi. Kan ada 30 lebih Pengprov tetapi tidak semuanya punya kontribusi untuk atlet."

"Itu sudah lama kami bersuara tetapi tidak ada tanggapan. Yang punya suara seharusnya itu klub yang berprestasi. Jadi bisa dihitung sesuai atlet yang juara misalnya Olimpiade, juara dunia, dan lainnya," kata Imelda.

Imelda Wiguna menilai klub seharusnya layak punya suara di Munas. (CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahim)

Imelda menyebut hasrat klub ingin memiliki suara hanya sekadar obrolan lisan tanpa pernah ditindaklanjuti dengan langkah yang serius.

"Sampai saat ini memang belum ada yang tertulis. Hanya pembicaraan saja ketika wawancara," tutur Imelda.

Kabid Binpres PB Mutiara Cardinal Devi Sukma Wijaya juga menilai klub selayaknya punya hak suara dalam Munas PBSI.

"Karena klub yang merasakan terkait pembinaan, terkait proses menuju Pelatnas Cipayung."

"Mungkin tidak semua klub, mungkin beberapa klub diberikan suara. Jadi kita punya sarana untuk masukan, keluh kesah di klub seperti apa," tutur Devi.

Ketua PB Suryanaga (Surabaya) Yacob Rusdianto menyatakan bahwa harapan klub punya suara di Munas sempat diusulkan oleh Rudy Hartono. Namun pada akhirnya usul tersebut tidak terwujud.

"Suara klub itu mau dititip ke mana? Makanya sempat ada usulan dari Rudy Hartono supaya klub itu punya suara. Sekarang suara Pengprov saja jadi masalah. Apakah suara dari Pengprov dari DKI Jakarta, Jawa Barat atau yang lain sama dengan suara klub [di daerah tersebut]? Kan mungkin lain. Kalau klub bersuara, berapa suaranya antara masing-masing klub sampai yang di ujung [Indonesia] sana."

"Setiap Munas itu disosialisasikan usulan-usulan perubahan AD/ART. Itu selalu ditolak untuk membeda-bedakan klub dengan Pengprov [agar sama-sama memiliki hak suara]," ungkap Yacob.

Dewan Pembina PB Tangkas (Jakarta), Juniarto Suhandinata, yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengprov DKI Jakarta menyebut bahwa keinginan agar klub punya suara di Munas sulit untuk diwujudkan.

"Sampai zamannya Pak Sutiyoso, Pengkab dan Pengkot PBSI punya suara. Justru di zaman itu saya mengusulkan perubahan karena terlalu banyak makan biaya jika menggelar Munas dan tidak semua Pengkab dan Pengkot berkontribusi."

"Kami berhasil menghapus [aturan] sehingga hanya Pengprov saja yang memiliki suara. Untuk klub jika ada ribuan, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Jadi perwakilan seperti DPR saja. Klub kan sudah ada perwakilannya di Pengkab dan Pengkot. Pengprov sudah ada perwakilan dari Pengkab dan Pengkot. PP PBSI sudah ada perwakilan dari Pengprov," ujar Juniarto.

Klub punya peran penting dalam pembinaan dan regenerasi. (CNN Indonesia/Muhammad Hirzan)

Menurut Ketua SGS (Bandung) Taufik Hidayat, batasan klub yang terlalu luas membuat klub sulit untuk mengajukan diri agar punya suara di Munas.

"Membuat PB [Klub] itu gampang. Kalau klub punya suara, harus dilihat klub apa dulu berarti. Saya rasa tidak usahlah karena di Jakarta saja sudah ada berapa banyak klub?"

"Cukup Pengprov saja, kalau suara dari klub itu terlalu banyak," tutur Taufik.

Sementara itu PB Djarum memilih untuk tidak memusingkan hal tersebut.

"Kembal ke regulasi, aturannya begitu ya sudah tidak masalah," ucap Ketua PB Djarum Yoppy Rosimin.

CNNIndonesia.com telah menghubungi PBSI dan meminta waktu untuk wawancara terkait hal ini dan sejumlah hal lain menyangkut pembinaan, regenerasi, dan peran klub di Indonesia. Namun hingga laporan ini diturunkan, pihak PBSI belum memberikan respons.