Komite Tetap HAM Desak IOC, FIFA dan UEFA Sanksi Israel
Ketua Komite Tetap Hak Asasi Manusia (HAM) Hon. Laura Boldrini mengirim surat ke Komite Olimpiade Internasional (OCA), FIFA, dan UEFA soal Palestina.
Surat tersebut dibuat dan dilayangkan Boldrini kepada tiga lembaga olahraga tersebut pada Sabtu (10/3). Isi surat tersebut diunggah ulang federasi sepak bola Palestina (PFA), Sabtu (14/3).
Dalam suratnya itu Boldrini menegaskan bahwa Palestina sudah resmi menjadi anggota IOC sejak 1993. Perwakilan Palestina telah bertemu Komite Tetap HAM pada 12 Februari 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perwakilan Palestina yang datang ke Roma, markas Komite Tetap HAM, adalah Jibril Rajoub (Ketua Komite Olimpiade Palestina), Valerie Tarazi (Olimpian), dan Dima Said (juru bicara PFA).
Pada pertemuan tersebut wakil Palestina ini memaparkan sebuah presentasi dengan judul 'Dampak Agresi Israel terhadap Sektor Olahraga Palestina'.
Disebutkan dalam laporan tersebut dokumentasi secara terperinci bagaimana hak-hak warga Palestina untuk berolahraga dihancurkan dengan semena-mena oleh Israel.
"Kekerasan yang dilakukan para pemukim dan IDF di Tepi Barat, 684 atlet yang tergabung dalam 34 federasi dan lembaga olahraga Palestina telah tewas - dan ribuan lainnya terluka."
"Stadion dan infrastruktur olahraga dari setiap cabang olahraga telah rusak atau hancur secara permanen, mengakibatkan kerugian mencapai jutaan dolar," tulis surat HAM tersebut.
Fakat-fakta ini membuat Komite Tetap HAM menilai IOC, FIFA, dan UEFA (tempat federasi sepak bola Israel bernaung) dirasa perlu mengambil sikap tegas terkait hukum dalam olahraga.
"Saya dengan ini menyerukan kepada Anda, Presiden IOC, FIFA, dan UEFA, untuk melakukan segala upaya, dalam kewenangan masing-masing, untuk memastikan bahwa Pemerintah Israel mengakhiri kebijakan penghancuran setiap aspek kehidupan Palestina, termasuk olahraga."
"Saya juga mendesak Anda untuk menilai apakah, berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas dan didokumentasikan oleh Komite Olimpiade Palestina, tindakan sanksi serupa dengan yang diterapkan pada negara lain harus dipertimbangkan terhadap negara Israel," tulis Boldrini.
(abs/nva) Add
as a preferred source on Google