Larangan Sepeda Motor Rugikan Industri, Suzuki Tetap Santai

Jakarta, CNN Indonesia -- Usulan BPTJ untuk memperluas daerah pelarangan kendaraan bermotor roda dua menuai penolakan. Larangan ini disebutkan Head of Public Relations Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) Ahmad Muhibbuddin, dapat menekan daya beli masyarakat akan sepeda motor. Dengan demikian, aturan ini berpotensi merugikan industri kendaraan roda dua.

"Secara tidak langsung kebijakan ini jika diterapkan pada waktu yang tidak tepat akan semakin menekan daya beli dan secara otomatis berpotensi merugikan ekonomi, termasuk ke industri roda dua," kata Muhib kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/8).

Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengusulkan perluasan pelarangan kendaraan roda dua. Sebelumnya pelarangan ini hanya berlaku di kawasan Jl Thamrin, Jakarta. Kini, BPTJ juga mengincar tambahan ruas jalan di DKI Jakarta dan daerah penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Suzuki tak masalah 

Meski demikian, Public Relation PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) 2W Rafi Al Gani, mengaku belum mengetahui akan usulan pemerintah menyoal pembatasan kendaraan roda dua. Bagi dia, jika masih menjadi wacana, hal tersebut tidak perlu dipusingkan.

Lihat juga: 'Angkutan Umum Harus Jadi Idola Sebelum Haramkan Akses Motor'

"Selama masih wacana sih tidak khawatir ya," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Lagipula misalnya pemerintah sudah resmi menerapkan usulan itu, ia melanjutkan, daya beli kendaraan roda dua tidak bakal menurun. Secara, penjualan kendaraan roda dua angkanya tidak melulu terpaku kepada wilayah Jabodetabek, melainkan juga skala nasional.

"Mungkin tidak terlalu berdampak. Kami liat dari kacamata yang lebih luas. Bisa jadi daerah mana nanti penjualan meningkat. Karena yang butuh sepeda motor banyak, minat ke motor Suzuki juga banyak ya dan itu tidak hanya di Jakarta," kata Gani.

Transportasi mahal

Lebih lanjut, Muhib juga khawatir kebijakan ini akan menekan daya beli masyarakat lantaran semakin besarnya pengeluaran transportasi yang harus ditanggung masyarakat. 

Muhib menambahkan, pembatasan jalur sepeda motor juga bisa menyulitkan konsumen atau pengguna kendaraan roda dua. Sebab, sampai saat ini transportasi publik belumlah memadai.

Lihat juga: Jalur Terlarang Motor di Jakarta Dinilai Sulitkan Warga

Sepeda motor, kata dia, masih menjadi moda transportasi utama dan terbilang efektif sebagai penopang kegiatan ekonomi mobilisasi masyarakat. Sehingga, usulan perluasan daerah larangan sepeda motor malah akan meningkatkan pengeluaran masyarakat terkait biaya transportasi sehari-hari.

"Pembatasan peredaran motor hanya akan menimbulkan kenaikan biaya pengeluaran masyarakat untuk transportasi. Sementara dari sisi pendapatan mereka tidak mengalami perbaikan," kata Muhib.

Tak cuma Jakarta

Usulan pelarangan sepeda motor dibeberapa ruas jalan ini disebutkan Kepala BPTJ Bambang Prihartono tak hanya akan dilakukan di Jakarta. Sejumlah ruas jalan di kota lain juga masuk dalam usulan.

Lihat juga: PNS DKI Diminta Jadi Contoh Publik Gunakan Angkutan Umum

Adapun jalan yang diusulkan untuk pelarangan sepeda motor ini adalah Jalan Padadjaran di Bogor, Jalan Raya Margonda di Depok, Jalan Jenderal Sudirman di Tangerang, Jalan IR. H. Juanda dan Jalan Raya Serpong di Tangerang Selatan, serta Jalan Jenderal Ahmad Yani di Bekasi.

Bambang menyebutkan bahwa pihaknya mengaku telah meminta para Kepala Dinas Perhubungan di masing-masing daerah untuk mempersiapkan kebijakan itu. Daerah diimbau untuk menerapkan kebijakan itu bersamaan dengan perluasan pelarangan sepeda motor di DKI Jakarta yang rencananya bakal segera diuji coba pada September mendatang. (eks)