KPPU Sudah Duga Putusan Hakim Soal Kartel Harga Yamaha-Honda
Rayhand Purnama | CNN Indonesia
Selasa, 05 Des 2017 16:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menduga bahwa hasil akhir dari upaya Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan Astra Honda Motor (AHM) untuk membatalkan putusan bersalah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara bakal sia-sia.
Staf Litigasi KPPU Manaek SM Pasaribu mengungkapkan pada dasarnya kasus tersebut sudah terbukti adanya tidak persekongkolan (kartel) harga skuter matik 110-125 cc antara Yamaha dan Honda.
"Jadi gitu pertimbangan kami di KPPU semua diterima hakim, karena memang terbukti bahwa menyatakan ada itu (kartel)," kata Manaek di PN Jakarta Utara, Selasa (5/12).
Meski ada upaya pembatalan keputusan dari kedua belah pihak, Manaek mengungkapkan telah memprediksi jika hakim akan menolaknya. Menurutnya, seluruh bukti yang diajukan untuk kasus ini sudah sesuai dengan proses yang ada.
"Hakimnya kan sepakat sama kami. Pertimbangan kami sesuai dengan process of law aja," jelasnya.
Kecewa namun menghormati putusan hakim
Sementara itu, melalui kuasa hukum Eri Hertiawan pemohon keberatan I, Yamaha mengungkapkan kekecewaannya atas putusan hakim. Eri menyebut, dalam mengajukan permohonan keberatan pihaknya telah menyiapkan sejumlah bekal yang bisa menjadi bukti di pengadilan.
"Ya tentunya kecewa, yang kami sampaikan pada permohonan keberatan tentu didasari dengan dalil yang bisa kami buktikan. Tapi ternyata majelis mempertimbangkan lain," pungkasnya di kesempatan yang sama.
Terkait putusan hakim, Eri mengaku akan mendiskusikan lebih lanjut dengan pihak Yamaha. "Ini akan kami diskusikan dulu dengan klien" ucapnya.
Senada, kuasa hukum AHM sebagai pemohon keberatan II Deny Sidharta mengaku menghormati keputusan pengadilan. Ia hanya meminta semua pihak menunggu langkah hukum selanjutnya dari AHM.
Hari ini (5/12), PN Jakarta Utara memutuskan untuk menolak upaya pembatalan keputusan KPPU yang diajukan oleh YIMM dan AHM atas kasus kartel harga jual skuter matik kelas 110-125 cc. Putusan yang dijabarkan dalam tiga poin itu secara tegas menolak permohonan pemohon satu dan dua, sekaligus menguatkan putusan KPPU soal kartel, dan membebankan biaya sidang sebesar Rp700 ribu terhadap Yamaha dan Honda. (evn)
Staf Litigasi KPPU Manaek SM Pasaribu mengungkapkan pada dasarnya kasus tersebut sudah terbukti adanya tidak persekongkolan (kartel) harga skuter matik 110-125 cc antara Yamaha dan Honda.
"Jadi gitu pertimbangan kami di KPPU semua diterima hakim, karena memang terbukti bahwa menyatakan ada itu (kartel)," kata Manaek di PN Jakarta Utara, Selasa (5/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hakimnya kan sepakat sama kami. Pertimbangan kami sesuai dengan process of law aja," jelasnya.
Kecewa namun menghormati putusan hakim
Sementara itu, melalui kuasa hukum Eri Hertiawan pemohon keberatan I, Yamaha mengungkapkan kekecewaannya atas putusan hakim. Eri menyebut, dalam mengajukan permohonan keberatan pihaknya telah menyiapkan sejumlah bekal yang bisa menjadi bukti di pengadilan.
"Ya tentunya kecewa, yang kami sampaikan pada permohonan keberatan tentu didasari dengan dalil yang bisa kami buktikan. Tapi ternyata majelis mempertimbangkan lain," pungkasnya di kesempatan yang sama.
Senada, kuasa hukum AHM sebagai pemohon keberatan II Deny Sidharta mengaku menghormati keputusan pengadilan. Ia hanya meminta semua pihak menunggu langkah hukum selanjutnya dari AHM.
Hari ini (5/12), PN Jakarta Utara memutuskan untuk menolak upaya pembatalan keputusan KPPU yang diajukan oleh YIMM dan AHM atas kasus kartel harga jual skuter matik kelas 110-125 cc. Putusan yang dijabarkan dalam tiga poin itu secara tegas menolak permohonan pemohon satu dan dua, sekaligus menguatkan putusan KPPU soal kartel, dan membebankan biaya sidang sebesar Rp700 ribu terhadap Yamaha dan Honda. (evn)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK