Menhub Sebut Moratorium Tak Korbankan Sopir Taksi Online

Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Rabu, 14 Mar 2018 16:43 WIB
Sopir taksi online butuh penjelasan soal moratorium pendaftaran yang diberlakukan beberapa hari lalu.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berusaha agar pendapatan sopir kembali membaik. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan moratorium pendaftaran sopir taksi online yang diberlakukan pemerintah mulai beberapa hari lalu, tidak mengorbankan para sopir.

"Bukan dikorbankan. Ini justru menolong sopir. Ini saya jelaskan, moraturium itu bukan mengorbankan driver," kata Budi di Jakarta, Selasa (13/3).

Menurut Budi, saat ini keberadaan taksi online sudah terlampau banyak di jalan. Hal itu mengakibatkan pesanan yang didapat para sopir cenderung berkurang karena banyaknya persaingan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Budi mencontohkan jika dalam satu wilayah terdapat 100 orang calon penumpang dan ada 10 sopir taksi online, maka kemungkinan persebarannya setiap sopir bakal mendapatkan 10 penumpang.

Namun jumlah itu saat ini berkurang karena banyaknya sopir taksi online di jalan. Budi mengatakan Kemenhub telah melakukan survei mengenai hal tersebut.

"Karenanya dengan menyampaikan maaf, kami membatasi aplikator untuk menambah (sopir). Pokoknya driver yang ada tetap mendapatkan jumlah pemasukan yang sama banyaknya," jelas dia.

Dengan demikian, kata Budi, yang bakal dirugikan dari moratorium ini adalah pihak aplikator atau penyedia jasa taksi online. Sebab setiap wilayah pun lanjut dia, sudah memiliki kuota taksi online.

"Jadi kami juga tidak ingin mereka yang sudah mencicil, membeli kemudian kekurangan income. Ini menimbulkan masalah. Maka untuk waktu tertentu kami lakukan moraturium," ucap dia.

Saat ini pihak Kemenhub seperti dijelaskan Budi belum menetapkan sanksi bagi para aplikator yang melanggar moratorium ini. Dia mengklaim aplikator penyedia jasa taksi online mendukung moratorium. (mik)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER