Subsidi Motor Listrik Ojol Dikritik, Lebih Baik Bangun Infrastruktur

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengkritik rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprioritaskan ojek online (ojol) sebagai penerima subsidi motor listrik.

Ketua MTI Pusat Tory Darmantoro mengatakan pihaknya setuju apabila pemerintah memberikan subsidi bagi pengembangan kendaraan listrik. Namun Darmantoro menilai subsidi itu lebih tepat jika diberikan untuk membangun infrastruktur pendukung.

"Akan lebih tepat jika Kementerian ESDM dapat memberikan dukungan subsidi infrastruktur kendaraan listrik seperti charging station, jaringan battery swap, dan proses sambungan listrik yang mudah dan murah bagi fasilitas pengisian daya bagi kendaraan listrik," kata Darmantoro dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/12).

Ia mengatakan, persoalan kebijakan subsidi kendaraan listrik terletak pada objek subsidinya, yakni konsumsi. Menurut MTI, dukungan fiskal untuk mengembangkan kendaraan listrik memang diperlukan sebagai upaya konversi dari BBM ke energi listrik.

"Namun, subsidi lebih tepat diberikan untuk pembangunan infrastruktur dan bukan pada kegiatan konsumsi yang seharusnya dibiarkan menjadi bagian dari mekanisme pasar," tuturnya.

Darmantoro menambahkan jika masalahnya disparitas harga kendaraan listrik yang lebih tinggi dari kendaraan BBM, maka pajak karbon dapat diterapkan agar terjadi kompetisi sehat antara kendaraan listrik dan BBM.

Menurut dia, alih-alih pemerintah mengeluarkan subsidi kendaraan listrik, malah pemerintah akan mendapatkan pajak karbon dari mekanisme ini.

"Selain itu, pajak karbon juga merupakan penerapan konsep polutan pay principle, dimana para penggunaan kendaraan BBM yang mengotori udara dengan asap kendaraannya membayar pajak untuk polusi yang diciptakannya," tuturnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya menyebut pemerintah akan memprioritaskan ojek online (ojol) sebagai penerima subsidi kendaraan listrik.

Di lain sisi, Arifin mengusulkan besaran subsidi motor listrik mencapai Rp7,5 juta per unit. Besaran itu mempertimbangkan mahalnya harga baterai.

Sampai saat ini belum ada kejelasan soal anggaran subsidi motor listrik meski Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sempat menyebut pemerintah sedang menyelesaikan skema subsidi sebesar Rp6,5 juta per pembelian sepeda motor listrik tahun depan.