Ramai-ramai Produsen Mobil Listrik China Damai, Setop Perang Diskon

Sebanyak 16 produsen kendaraan listrik di China yang terdiri dari berbagai perusahaan lokal, Amerika Serikat, Jepang dan Eropa sepakat menghindari persaingan berlebihan di China termasuk perang harga.

Para perusahaan yang bersaing ini berembuk usai dibujuk pemerintah China ketika negara ini, sebagai ekonomi terbesar di Asia, sedang mengalami perlambatan. Hal itu yang sudah menyebabkan persaingan ketat penjualan mobil baru, termasuk kendaraan listrik.

Pada konferensi internasional yang digelar Kamis (6/7) di Shanghai, 16 perusahaan itu menandatangani 'dokumen penerimaan untuk mempertahankan tatanan pasar yang adil dalam industri otomotif'.

Pejabat senior dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China menyaksikan penandatanganan tersebut.

Dokumen itu terdiri dari empat janji, pertama tidak mengganggu tatanan persaingan yang sehat di pasar dengan harga tidak normal.

Kedua, tidak menyesatkan konsumen dengan iklan yang berlebihan. Ketiga, menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi dan keempat secara aktif memenuhi tanggung jawab sosial.

Produsen yang ikut dalam perjanjian itu di antaranya, grup otomotif milik negara, SAIC Motor dan FAW Group, Zhejiang Geely Holding Group, Tesla asal AS serta perusahaan lokal BYD dan Li Auto.

Nikkei menjelaskan berdasarkan data kelompok industri China bahwa penjualan kendaraan baru selama Januari-Mei sebesar 10,61 juta unit, naik 11 persen dari periode sama 2022.

Pertumbuhan ini disebabkan pemulihan setelah pencabutan kebijakan Covid-19, tetapi selain itu juga akibat dampak diskon gila-gilaan yang diberikan produsen besar.

Persaingan harga telah meluas sampai ke kendaraan listrik yang popularitasnya sedang tinggi di China.

Berdasarkan pemberitaan media China, industri otomotif setempat butuh peraturan lebih lanjut, termasuk menghindari umbar diskon. Kabarnya sebagian produsen sudah memperingati pemasok suku cadang mereka ingin menurunkan harga beli komponen yang kemudian memicu protes dari para pemasok dan meminta pemerintah mengatasi hal ini.