Polisi Sering Razia Kendaraan Seperti Uji Emisi Dinilai Tak Efektif

Polri diminta melakukan evaluasi atas razia rutin kendaraan bermotor yang dilakukan tiga kali dalam setahun dengan nama berbeda-beda. Indonesia Traffic Watch (ITW) mempertanyakan kegiatan Polri ini karena dianggap tak menghasilkan apa pun kecuali pendapatan dari tilang.

Ketua Presidium ITW Edison Siahaan mengatakan tiga operasi yang digelar Korps Lalu Lintas Polri rutin dalam setahun, yaitu Operasi Simpatik, Operasi Patuh dan Operasi Zebra, belum memberi dampak siginfikan mengubah perilaku berlalu lintas masyarakat dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, hingga kelancaran berlalu lintas.

"Polri hanya mengumumkan jumlah pelanggar lalu lintas yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Tentu yang benar-benar dirasakan adalah meningkatnya jumlah denda dari sektor tilang yang merupakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP)," kata Edison melalui keterangan resmi dikutip Selasa (5/9).

Ia bilang semestinya Polri melakukan evaluasi dan menjelaskan hasil dari upaya yang dilakukan.

Misalnya, apakah tiga operasi yang digelar setiap tahun dapat menjadi solusi efektif dan permanen untuk menjawab berbagai permasalahan yang timbul akibat kondisi lalu lintas seperti kemacetan dan polusi udara.

"Bukan justru meningkatkan rasa 'doyan' menindak dan menilang serta menggelar operasi dengan beragam tajuk. Seperti razia dan tilang uji emisi kendaraan yang menuai protes dari berbagai kalangan. Atau operasi Zebra 2023 bertajuk Kamseltibcar Lantas yang kondusif menuju Pemilu Damai 2023 yang digelar Korps Lantas Polri pada 4-7 September 2023," kata Edison.

Bagi ITW operasi-operasi tersebut perlu dievaluasi jika belum menjadi solusi efektif. Ini penting demi mencegah tudingan masyarakat bahwa operasi yang digelar hanya berorientasi meningkatkan PNBP dari sektor denda tilang.

Edison menambahkan operasi yang digelar kini sebetulnya tidak akan menjadi solusi efektif untuk mengatasi segudang permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kata dia permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan ini kian memburuk lantaran dipicu persoalan dari hulu seperti kebijakan dan strategi yang belum komprehensif.

Ia lantas memberi sejumlah contoh di mana banyak kebijakan pemerintah terkait sektor lalu lintas dan kendaraan yang dirasa belum maksimal.

Misalnya kebijakan ganjil-genap yang sampai kini belum juga efektif menekan angka kemacetan. Begitu juga pembangunan jalan tol yang justru menjadi arena macet, lantaran tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang terus bertambah.

Kemudian, masih rendahnya kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat yang malah dijawab dengan operasi dan penindakan dengan beragam cara seperti ETLE. Ia menilai hal itu kurang setara dengan edukasi yang dapat menumbuhkan kesadaran tertib berlalu lintas.

"Hendaknya semua pihak terutama pemerintah menyadari dan memberikan respon yang lebih bahwa kondisi lalu lintas yang semakin memburuk ini adalah hasil 'ternak' maupun pembiaran. Maka upaya yang dilakukan adalah mengevaluasi semua kebijakan agar sinkron dan komprehensif," kata Edison.