Maju Mundur Pembatasan BBM Subsidi Bikin Jantung Dag Dig Dug

Sikap pemerintah yang kemungkinan bakal menunda penerapan BBM subsidi, Pertalite dan Biosolar, dikritik ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Abra El Talattov. Menurut dia kebijakan ini sengaja ditunda oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Publik jantungnya terus dibuat dag dig dug oleh pemerintah karena setiap waktu terus digembar-gemborkan mengenai wacana pembatasan BBM subsidi dari tahun ke tahun tapi tidak pernah terselesaikan," kata Abra mengawali pendapatnya, disitat dari CNBC Indonesia, Rabu (24/9).

Lihat Juga : Pakar Ungkap Risiko Pembatasan Pertalite Pakai Kriteria Cc Kendaraan

Abra mengatakan saat ini justru muncul sentimen negatif dari publik lantaran arah kebijakan soal pembatasan tidak jelas.

Menurut dia seharusnya kebijakan ini tak perlu maju-mundur lagi dan mesti diputuskan di pemerintahan Jokowi. Dia bilang tak perlu mewariskan masalah ini ke pemerintahan berikutnya yang akan dipimpin Prabowo Subianto.

"Saya melihat bahwa pemerintah seakan-akan, pak Jokowi, ragu untuk mengambil langkah tegas melakukan pembatasan subsidi ini karena ada kekhawatirkan bisa mencoreng wajah kepemimpinan pak Jokowi. Apalagi kita tahu hingga ujung periode pak Jokowi tingkat kepuasan masyarakat itu masih tinggi," ujar dia.

Abra menjelaskan penundaan bisa jadi salah satunya memperhatikan kelas menengah di Indonesia yang saat ini turun sampai 9,5 juta orang. Menurut dia penundaan kemungkinan karena tak mau membebani kelas menengah dari tekanan daya beli.

Namun dipandang dari sisi lain, jelas Abra, inflasi secara umum telah menurun. Pada Agustus lalu angka inflasi 2,12 persen, jauh lebih rendah dibanding Agustus 2023 sebesar 3,3 persen.

Lalu lebih spesifik, inflasi dari komponen harga in debt pemerintah, salah satunya BBM bersubsidi, saat ini dikatakan relatif rendah 1,7 persen.

"Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi pak Jokowi untuk menunda kebijakan pembatasan," kata dia.

"Ini lah yang saya pikir menjadi bom waktu bagi presiden mendatang jika presiden Jokowi tidak berani mengambil sikap tegas dalam memutuskan reformasi subsidi energi di penghujung kepemimpinan beliau," ucapnya lagi.

Lihat Juga : DPR Usul 2 Kriteria Pengguna BBM Subsidi Pertalite, yang Lain Dicoret

Pemerintah sebelumnya menyatakan ingin menerapkan pembatasan BBM subsidi pada Oktober, sedangkan pada September akan menjadi masa sosialisasi.

Namun rencana itu sepertinya mundur karena menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia masih dalam tahap pembahasan. Setidaknya ada dua hal yang masih mengganjal yaitu kriteria pemakai BBM subsidi dan soal mekanismenya.