Konsumen Tunda Beli, Aismoli Minta Subsidi Motor Listrik Dilanjutkan

Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) meminta subsidi Rp7 juta per unit untuk pembelian motor listrik dilanjutkan. Status program ini yang sekarang berhenti disebut membuat konsumen memutuskan menunda pembelian lantaran harganya normal.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saat ini berhenti mengucurkan subsidi lantaran kuota yang disiapkan untuk tahun ini sudah tercapai. Pada awal tahun Kemenperin menyatakan kuota buat 2024 sebesar 50 ribu unit, kemudian ditambah 10 ribuan unit, hingga total sekitar 60 ribuan unit.

Berdasarkan data situs Sisapira, saat ini 60.823 motor listrik sudah mendapatkan subsidi dan alokasi anggaran yang masih tersedia dinyatakan 0.

Wakil Ketua Aismoli Wilson Teoh saat rapat dengan Pimpinan DPR RI pada Rabu (10/10) menjelaskan subsidi itu dibutuhkan buat meningkatkan populasi motor listrik di dalam negeri. Dia bilang sejauh ini ada 130 ribu motor listrik di Indonesia, namun angka itu cuma mewakili 0,5
persen dari populasi motor konvensional.

"Bagi industri sepeda motor listrik untuk berkembang dengan lebih pesat lagi, kami sangat membutuhkan dan mengharapkan dukungan dari pemerintah untuk bisa melanjutkan skema bantuan pemerintah sebesar Rp7 juta rupiah ini kepada seluruh segmen masyarakat," kata dia.

Lalu Wilson mengungkap konsumen sekarang memilih menahan pembelian motor listrik setelah subsidi Rp7 juta dari pemerintah tak lagi mengucur. Menurut dia konsumen juga menunggu keputusan pemerintah terkait kelanjutan subsidi.

"Kami juga mengamati bahwa di penghujung 2024 ini, di mana dinilai kuota subsidi sudah terserap semua, sehingga konsumen pun melakukan hold buying, menunggu kembali, apakah kelanjutan subsidi ini berlanjut," jelas dia.

"Dan juga konsumen sedang menunggu kebijakan yang lebih kongkret terkait perpanjangan program bantuan pemerintah," katanya lagi.

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023, kuota subsidi Rp7 juta per unit untuk pembelian motor listrik diberikan paling banyak 200 ribu unit pada 2023 dan 600 ribu unit pada 2024.

Dalam aturan ini tak ada penjelasan kuota untuk 2025 yang bertepatan dengan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.