Perhimpunan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menyorot tajam insentif sepeda motor listrik yang tak kunjung datang dan telah memicu penurunan statistik penjualan sampai membuat produsen merana.
Ketua Umum Periklindo Moeldoko menegaskan pihaknya terus mendesak pemerintah agar insentif segera dijalankan.
"Kita menyuarakan terus ke pemerintah ya, agar masalah insentif ini segera dijalankan. Karena kalau hanya dijanjikan itu kasihan dealer-dealernya itu. Dia kan mules itu, nunggu statement dari government," kata Moeldoko saat ditemui di Jakarta, Rabu (20/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai ketidakpastian ini membuat pasar motor listrik tertekan.
Menurut data yang dia punya, penjualan motor listrik mengalami tren penurunan 20-30 persen hingga paruh tahun ini. Penyebabnya dikatakan sudah jelas karena ketiadaan insentif.
"Melindungi konsumen juga, melindungi dealer-dealer itu ya. Pasti, itu trennya jelas. Karena menunggu (insentif) jadi ya turun," ujarnya.
Moeldoko mengungkap audiensi mereka terakhir dengan pemerintah masih belum memberikan kejelasan kapan tanggal insentif tersebut bakal terbit.
"Iya, kita berkomunikasi dengan pemerintah. Ada. (Tapi) Suaranya ya masih menunggu. Karena ini keputusan pemerintah kan juga nggak mudah. Tapi ya kita juga selalu menyuarakan," katanya.
Vice Chairman of Research & Development Periklindo Prabowo Kartoleksono menambahkan ketidakjelasan waktu terbitnya subsidi membuat konsumen menunda pembelian.
"Policy-nya jelas, tapi kapan? Orang tuh nunggu, jangan-jangan bulan depan. Nanti kalau saya beli sekarang, bulan depan juga keluarkan insentif baru. Nah ini yang membuat sales-nya drop. Pastinya drop," ujar Prabowo.
Ia juga menilai ketidakpastian ini merugikan produsen yang sudah terlanjur berinvestasi.
"Kasihan ya teman-teman yang pemain di sepeda motor listrik, mau ditinggalin mereka sudah keburu masuk," katanya.
Sebagaimana diketahui, saat ini beberapa produsen motor listrik mulai mengurangi intensitas produksi akibat buruknya performa penjualan sepanjang paruh 2025.
(job/fea)