Honda Suzuki Yamaha Ketakutan Usai Vietnam Larang Motor Bensin Beredar

Larangan penggunaan sepeda motor bensin di Hanoi, Vietnam memunculkan gejolak dari kalangan pelaku industri merek asal Jepang yang mendominasi pasar di negara tersebut.

Perusahaan juga telah bersurat ke pemerintah Vietnam sembari memberi alasan bahwa larangan itu dapat menyebabkan kebangkrutan hingga PHK. Industri komponen roda dua pun "teriak" dengan langkah pemerintah setempat.

Surat ini disampaikan sejak Juli oleh asosiasi utama produsen sepeda motor yang dipimpin Honda, dan di dalamnya terdapat merek lain seperi Yamaha serta Suzuki.

"Gangguan produksi dan risiko kebangkrutan bagi perusahaan di rantai pasok," menurut salinan surat yang ditinjau Reuters, dikutip Rabu (22/10).

Lihat Juga : Jepang Soal Motor Bensin Dilarang di Vietnam: Picu PHK

Larangan ini sebelumnya diumumkan oleh Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh. Ia mengeluarkan arahan yang melarang sepeda motor bensin memasuki pusat ibu kota Hanoi mulai pertengahan 2026. Langkah ini diambil demi menekan polusi di wilayah tersebut.

Masih dalam surat yang dibuat asosiasi, para produsen menyebutkan larangan itu dapat menimbulkan efek negatif terhadap ratusan ribu pekerja, serta berpotensi mengganggu hampir 2.000 dealer dan sekitar 200 pemasok komponen.

Mereka kemudian mendesak agar otoritas menetapkan masa transisi dengan waktu persiapan minimal dua hingga tiga tahun. Ini dibutuhkan untuk menyesuaikan lini produksi sambil memperluas jaringan stasiun pengisian daya listrik dan standar keselamatan.

Keputusan Vietnam ini lantas membuat negara asal para produsen turun tangan.

Pemerintah Jepang kini memperingatkan otoritas setempat jika langkah itu dapat memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena berpotensi mengganggu pasar atau industri.

Lihat Juga : Produsen Motor Listrik Rela Ganti Insentif Jadi Diskon Rp7 Juta

Menurut Kedutaan Besar Jepang di Hanoi, pelarangan secara mendadak dapat mempengaruhi lapangan kerja di industri pendukung, mulai dari dealer dan pemasok suku cadang, demikian isi pernyataan kedutaan yang merangkum surat tersebut.

Meski begitu, pihak kedutaan menolak membagikan isi lengkap surat tersebut.

Selain itu Kedutaan juga mendesak otoritas Vietnam untuk mempertimbangkan peta jalan yang tepat menuju elektrifikasi. Bagi mereka semua perlu masa persiapan serta penerapan peraturan secara bertahap.

Seorang pejabat pemerintah Jepang mengatakan surat itu disampaikan sejak September.

Sejauh ini pejabat Vietnam belum menanggapi permintaan dari pemerintah Jepang maupun para produsen menurut tiga sumber yang menolak disebutkan namanya.

Meski begitu, pemerintah sebelumnya menyatakan larangan itu demi mengatasi tingginya tingkat polusi udara di Hanoi. Otoritas di Ho Chi Minh City, kota terbesar di Vietnam juga telah memberi sinyal akan memberlakukan pembatasan kendaraan berbahan bakar bensin.

Perdana Menteri Chinh pada Agustus juga telah berbicara kepada para eksekutif Jepang bila pengurangan emisi merupakan isu global yang memerlukan upaya bersama.