Usul Insentif EV Baru Pro Nikel Dinilai Memaksa Setop Tergantung LFP

Insentif kendaraan listrik (EV) yang diusulkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) lebih besar untuk pemakaian baterai nikel (NCM/NCA) ketimbang lithium ferro phosphate (LFP) dinilai pengamat bisa membangkitkan industri otomotif Indonesia.

Indonesia adalah pemilik cadangan nikel terbesar dunia, mencapai 55 juta metrik ton atau sekitar 45 persen cadangan global 2023-2024 menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS). Selain itu Indonesia juga produsen nikel terbesar dunia yang porsinya mencapai 50 persen.

"Ini memiliki logika ekonomi makro yang kuat, sebab idenya sebagai bentuk nasionalisme industri yang bertujuan memastikan integrasi industri hulu nikel Indonesia yang masif dengan industri hilir (sel baterai dan EV) dan menciptakan ekosistem yang terintegrasi secara vertikal serta added value sebesar-besarnya bagi Indonesia," kata Pengamat Industri Otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu, diberitakan Antara, Jumat (23/1).

Baterai adalah komponen utama sekaligus termahal pada EV, bisa mencapai 40-50 persen dari total produksi. Baterai nikel memiliki densitas energi lebih tinggi dari LFP, yang berguna untuk mendapat jarak tempuh lebih jauh.

Meski begitu baterai nikel harganya dikatakan lebih mahal 35-40 persen dibanding LFP.

"Agar baterai NCM-NCA bisa bersaing dengan LFP, pemerintah tentunya harus menutup gap biaya produksi NCM/NCA yang sekitar 35-40 persen lebih mahal dari LFP per KwH-nya, sehingga dengan insentif yang diberikan EV berbasis baterai nikel bisa dijual dengan harga lebih murah dari mobil berbasis baterai LFP di pasar Indonesia," papar Yannes.

Selain itu Yannes mengatakan usulan insentif ini merupakan langkah melindungi sekaligus memaksa produsen EV membangun pabrik perakitan di dalam negeri. Bila diterapkan juga dinilai dapat menyetop ketergantungan pada impor LFP dan mulai beralih ke ekosistem domestik.

Pemakaian baterai nikel dikatakan bisa mempercepat produsen mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen yang diminta pemerintah.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pada awal Januari menjelaskan skema insentif baru untuk EV berdasarkan material baterai tengah dikaji. Insentif untuk baterai nikel bakal lebih besar dari LFP.

Selain itu usulan insentif baru ini terkait TKDN dan batas emisi. Lalu ada skema rentang harga di tiap segmen sebagai syarat penerimaan insentif.

"Soal otomotif usulan insentif stimulus yang sudah kami kirim ke Pak Menkeu. Ada spill sedikit lah, ada perbedaan. Di sini kita akan kenakan, di sini yang kita usulkan itu lebih detail, lebih detail dibandingkan dengan periode kita menghadapi Covid yang lalu, dari segmen, dari teknologi, dari sisi TKDN, bobot TKDN dan sebagainya itu kita buat lebih detail," ujar Agus.