DPR Minta Pemerintah Tunda Impor 105 Ribu Pikap dari India

Rencana impor 105 ribu pikap dari India ke Indonesia untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diminta untuk ditunda sementara.

Permintaan itu disampaikan DPR kepada pemerintah dengan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto masih berada di luar negeri.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya telah menyampaikan pesan itu kepada pemerintah agar proses impor tidak dilanjutkan sebelum ada pembahasan lebih lanjut di tingkat kepala negara.

"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut
Ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri," ujar Dasco di gedung parlemen, Jakarta, Senin (23/2).

Usai Prabowo kembali ke Tanah Air, kata dia, rencana impor ini akan dibahas Prabowo dengan para bersama para menterinya. Pembahasan itu dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar menyelesaikan polemik.

Selain itu, Dasco menyebut presiden juga akan meminta pendapat serta mengkalkulasi kesiapan perusahaan dalam negeri sebelum memutuskan kelanjutan impor. DPR, kata dia, ingin memastikan industri otomotif nasional tidak dirugikan oleh kebijakan tersebut.

"Tentunya presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut," kata dia.

"Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," kata Dasco menambahkan.

Pembelian ratusan ribu unit kendaraan komersial dengan cara impor utuh dari India telah dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas), sebagai salah satu BUMN yang bersinergi dengan proyek Koperasi Merah Putih.

Agrinas melakukan pengadaan tersebut dengan melibatkan dua merek otomotif ternama asal India yaitu Mahindra & Mahindra (Mahindra) dan Tata Motors. Nilai pengadaan ini mencapai Rp24,66 triliun.

Kebijakan ini langsung menuai polemik terutama dari kalangan produsen otomotif dalam negeri yang merasa mampu mengakomodasi permintaan tersebut, namun perusahaan pelat merah justru memilih impor dari luar negeri.